Tolak Tambang Tanah Uruk Tol Jogja–Bawen, Ratusan Warga Sambeng Borobudur Geruduk Balai Desa

BNews—MAGELANG – Penolakan rencana penambangan tanah uruk untuk proyek Tol Jogja–Bawen memuncak di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Kamis malam (4/12/2025). Ratusan warga mendatangi balai desa untuk menyampaikan kegelisahan mereka terkait dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Pertemuan berlangsung hingga tengah malam. Dalam forum itu, warga mendesak Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto, agar membuat surat pernyataan penolakan terhadap rencana penambangan tanah uruk.

Desakan muncul karena warga menilai kades sebelumnya dinilai memfasilitasi rencana tersebut dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari orang-orang dekatnya.

Seorang warga Desa Sambeng, Khairul Hamzah, mengungkapkan bahwa pembahasan rencana penambangan pertama kali mencuat pada pertengahan Juli 2025.

“Saat itu berlangsung pertemuan antara warga, pejabat tingkat desa dan kecamatan, serta perusahaan tambang tanah uruk di Balai Ekonomi Desa Sambeng,” ungkapnya di kantor desa setempat, Kamis malam.

Khairul menjelaskan bahwa pertemuan itu baru sebatas menanyakan kesediaan warga melepas tanahnya. Lokasi tambang direncanakan berada di lahan pertanian produktif milik warga di Dusun Sambeng 1 dan Dusun Kedungan 1.

“Tidak ada satupun warga yang berkenan tanahnya dikeruk,” katanya.

CWK BERITA UPDATE LAINNYA (KLIK DISINI)

Namun, warga kemudian dikejutkan dengan munculnya klaim bahwa 80–85 persen warga Desa Sambeng telah menyetujui rencana penambangan untuk proyek tol tersebut.

“Akhirnya lantas membikin surat penolakan terhadap rencana tersebut yang ditandatangani sedikitnya 800 orang,” sebut Khairul.

Dalam forum yang turut disaksikan jajaran Forkompimcam Borobudur, seorang warga Dusun Sambeng 1, Suratman, juga mengaku didatangi seseorang yang mengajaknya masuk ke dalam sebuah tim.

“Tim ini bertugas membujuk warga agar melepas tanahnya untuk bakal tambang tanah uruk,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut bahwa orang tersebut mengatakan tim terdiri dari lima orang,
“Dalam tim itu, menurut dia, ada pak lurah,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sambeng Rowiyanto membenarkan adanya tim yang bertugas merayu warga. Namun ia menegaskan bahwa tim tersebut merupakan bentukan pihak perusahaan tambang.

“Pembentukannya (tim) di tegalan, di dekat rumah saya. Posisi saya di situ juga dilema. Tapi, saya tetap berat di masyarakat,” kilahnya.

Rowiyanto mengatakan bahwa lokasi penambangan hanya berada di wilayah Dusun Sambeng 1 dengan perkiraan luas 5–8 hektare.
“Karena belum melakukan pengukuran apapun,” ujarnya.

Pihak perusahaan, lanjut Rowiyanto, menjanjikan reklamasi lahan setelah proses pengurukan selesai.

“Dan, juga akan dibangunkan wisata strategis yang mendukung kemajuan wilayah setempat,” ucapnya.

Namun, terkait klaim 80–85 persen warga yang disebut telah menyetujui rencana penambangan, ia mengaku tidak mengetahui sumber data tersebut.

“80 persen itu dari mana, saya juga tidak tahu,” ujarnya.

Warga lainnya, Suratman, menegaskan bahwa dampak penambangan tidak hanya dirasakan pemilik lahan, tetapi juga seluruh warga.

“Kalau mata air kami mati bagaimana?” protesnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Khairul Hamzah. Ia menyebut lahan yang akan ditambang merupakan lahan pertanian warga.

“Warga nanti kehilangan mata pencaharian. Belum lagi kerusakan jalan karena masuk kendaraan berat, bising, polusi,” bebernya.

Setelah perdebatan panjang dan tekanan kuat dari warga, pertemuan akhirnya berujung pada keputusan tegas. Kepala Desa Sambeng, Rowiyanto, menyatakan sikap sejalan dengan warga: menolak rencana penambangan tanah uruk untuk Tol Yogyakarta–Bawen di Desa Sambeng.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Sambeng tidak akan mengeluarkan rekomendasi, izin, maupun bentuk persetujuan apa pun terkait proyek tersebut.

“Saya, jika tidak menaati ini, legawa lahir batin saya berhenti,” janjinya.(*)

About The Author