Warga Wonogiri Magelang Geruduk Balai Desa, Larang Kades Junarsih Hadir di Musrenbangdes!

BNews—MAGELANG— Puluhan warga Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, kembali menggelar aksi damai dengan berkonvoi di sekitar balai desa setempat.

Mereka memastikan Kepala Desa (Kades) Junarsih tidak hadir dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar Kamis (13/11/2025).

Aksi ini menjadi lanjutan dari gelombang protes warga yang telah berlangsung sejak Juli lalu. Mereka menuntut agar Junarsih; dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran berat, di antaranya; penyalahgunaan wewenang dan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam laporan proyek dana desa.

Warga Kawal Musrenbangdes dan Larang Kades Hadir

Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Wonogiri Bersatu, Khadik, mengungkapkan bahwa warga sepakat untuk mengawal jalannya Musrenbangdes agar berjalan kondusif.

“Kesepakatan dengan pihak kecamatan dan kepolisian sudah jelas, kegiatan boleh berjalan asal Junarsih tidak datang. Kalau dia (Junarsih) datang, acara otomatis batal,” katanya.

Khadik menyebut, warga sudah dua kali menggelar aksi sebelumnya, termasuk penyegelan kantor desa pada 14 Agustus lalu. Sejak saat itu, seluruh aktivitas pelayanan di balai desa berhenti total.

“Warga melarang Junarsih masuk kantor dan bahkan setiap hari sejumlah orang secara bergiliran untuk berjaga dan memantau balai desa,” ujarnya.

Pelayanan Desa Dialihkan ke Rumah Kadus

Selama penyegelan berlangsung, pelayanan administrasi masyarakat sementara dialihkan ke rumah kepala dusun (kadus) masing-masing. Warga mendatangi rumah kadus untuk mengurus surat-surat penting, yang kemudian diteruskan kepada perangkat desa lainnya.

“Pelayanan tetap ada, tapi tidak di balai desa. Kami menunggu kasus Junarsih ini diproses hukum sampai tuntas. Setelah itu baru pemerintahan bisa jalan lagi,” beber Khadik.

Terkait dugaan pelanggaran, ia menjelaskan bahwa laporan resmi terhadap Junarsih telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sejak 25 Agustus 2025.

“Kasusnya masih berjalan. Dugaan utamanya ada pada penyalahgunaan dana desa dan pemalsuan tanda tangan perangkat untuk dokumen proyek,” tegasnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Hingga kini, penyegelan kantor desa belum dicabut. Warga bersikeras tidak akan membuka segel sebelum proses hukum terhadap Junarsih selesai.

“Kami tidak akan berhenti sampai Junarsih benar-benar mundur atau dicopot,” tegas Khadik lagi.

Pemkab Pastikan Pelayanan Warga Tetap Berjalan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang, Gunawan Yudi Nugroho, membenarkan adanya dinamika yang terjadi di Desa Wonogiri.

Dia memastikan bahwa meski situasi belum kondusif, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti.

“Balai desa memang milik bersama, tapi karena kondisi belum memungkinkan, pelayanan sementara dilakukan dari rumah perangkat. Yang penting, warga tetap terlayani,” ujarnya.

Gunawan menambahkan, secara administratif, kepala desa tetap memiliki tanggung jawab hukum meski tidak berkantor. Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dilakukan langsung oleh camat setempat dan tim dari Pemkab Magelang.

“Sepanjang fungsi pelayanan berjalan dan kebutuhan warga terpenuhi, kami fokus pada hasilnya dulu. Mekanisme pengawasan tetap dilakukan harian oleh camat,” tambahnya.

Inspektorat Sudah Audit, Kasus Hukum Tetap Berjalan

Terkait dugaan penyalahgunaan dana desa, Gunawan menegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Magelang telah melakukan audit dan pembinaan.

Hasil audit telah diterbitkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan sebagian besar temuan disebut sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

“Dari target penyelesaian 100 persen, saat ini sudah sekitar 80 persen ditindaklanjuti. Namun proses hukum tetap berjalan terpisah di kejaksaan,” ujarnya.

Meski Junarsih tidak hadir, pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Wonogiri tetap dinyatakan sah secara hukum.

“Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan, kegiatan musyawarah dapat tetap dilaksanakan selama unsur pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat hadir,” pungkasnya. (*)

About The Author

BNews 2

See author's posts