8 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi di Kedu Terungkap, Kerugian Hampir Rp980 Juta
- calendar_month 4 menit yang lalu

Kapolres Eks Se Karisidenan Kedu saat ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM dan Gas LPG di Mako Polresta Magelang
BNews-MAGELANG – Kepolisian dari jajaran rayon eks Karesidenan Kedu mengungkap delapan kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG) bersubsidi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan delapan tersangka dengan total kerugian negara ditaksir mencapai Rp979.976.230 atau hampir Rp980 juta.
Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut disampaikan Kapolresta Magelang Kombes Pol Edy Bagus Sumantri, S.I.K., dalam konferensi pers di Mako Polresta Magelang, Jumat sore (13/11/2026).
Delapan perkara yang diungkap terdiri dari enam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan dua kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi. Penanganannya tersebar di sejumlah wilayah eks Karesidenan Kedu, yakni Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan Kebumen.
“Dari pengungkapan di wilayah eks Karesidenan Kedu, kami menangani delapan laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan BBM dan gas bersubsidi. Perkara tersebut terdiri dari enam kasus BBM dan dua kasus LPG, dengan jumlah delapan tersangka,” jelasnya.
Dari enam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, satu perkara ditangani Polresta Magelang, dua perkara ditangani Polres Wonosobo, serta masing-masing satu perkara ditangani Polres Kebumen, Polres Magelang Kota, dan Polres Temanggung.
Sementara itu, dua kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi masing-masing ditangani Polresta Magelang dan Polres Purworejo.
“Untuk kegiatan ini, kami dari Polres Rayon Kedu sudah melaksanakan kegiatan pengamanan terkait dengan BBM dan LPG. Untuk BBM ada enam kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian untuk LPG ada dua,” ungkapnya dalam pemaparan pengungkapan perkara.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Dari delapan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7.694 tabung gas, 2.520 liter Pertalite, dan 190 liter solar.
Berdasarkan perhitungan kepolisian, dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp440.460.000. Sedangkan kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi mencapai Rp539.516.230.
Dengan demikian, total kerugian negara dari seluruh perkara tersebut mencapai Rp979.976.230.
“Dengan jumlah barang bukti tabung gas ada 7.694, kemudian BBM jenis Pertalite berjumlah 2.520 liter dan solar 190 liter. Dengan kerugian negara LPG Rp440.460.000, kemudian BBM Rp539.516.230. Total kerugian semuanya sebesar Rp979.976.230,” paparnya.
Kapolresta Magelang menjelaskan, setiap perkara ditangani oleh satuan kepolisian di wilayah masing-masing. Karena itu, informasi lebih terperinci mengenai penanganan kasus dapat diperoleh melalui kapolres atau kasatreskrim setempat.
“Untuk masing-masing Polres, silakan nanti ditanya kepada kapolresnya masing-masing atau kasatreskrimnya masing-masing, karena yang menangani adalah masing-masing Polres,” katanya.
Pengungkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM maupun LPG yang mendapatkan subsidi atau penugasan dari pemerintah. Penindakan dilakukan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam rilis kepolisian, perkara penyalahgunaan BBM mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.
Sementara itu, untuk perkara LPG, turut dicantumkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Pengungkapan delapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian di wilayah eks Karesidenan Kedu dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi serta menindak dugaan penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. (bsn)
About The Author
- Penulis: BNews 2





Saat ini belum ada komentar