Antrean BBM Disebut Berjam-jam, PNIB Desak Pemerintah Benahi Distribusi

BNews-NASIONAL– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah menjadi sorotan Ketua Umum PNIB, Gus Wal. Ia menilai persoalan distribusi BBM telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, transportasi, hingga dunia pendidikan.

Dalam keterangan yang disampaikan di Surabaya, Minggu (11/10/2026), Gus Wal menyoroti kondisi kelangkaan BBM bersubsidi yang disebut terjadi di beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa dan Sumatra serta daerah lainnya.

Menurutnya, terganggunya pasokan BBM dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Sektor transportasi, baik umum maupun pribadi, menjadi salah satu bidang yang rentan terdampak ketika pasokan terhambat atau masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh bahan bakar.

Ia juga menyoroti dampak kelangkaan BBM terhadap kegiatan belajar mengajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa pemerintah setempat mengeluarkan surat edaran pemberlakuan pembelajaran daring bagi siswa SD hingga SMA, baik negeri maupun swasta.

“Dampak sistemik dari kelangkaan BBM bersubsidi sudah nyata terjadi di dunia pendidikan. Pertamina menyatakan stok BBM aman tapi fakta di sejumlah daerah langka, itu mengindikasikan ketimpangan laporan” ungkap Gus Wal, Ketua Umum PNIB kepada awak media yang meminta tanggapannya.

Kelangkaan Pertalite Dinilai Membebani Ekonomi Masyarakat

Gus Wal menilai kelangkaan BBM bersubsidi berpotensi memberikan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, ketika Pertalite tidak tersedia, sebagian masyarakat terpaksa mempertimbangkan pembelian Pertamax yang memiliki harga lebih tinggi. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

“Pertalite yang kosong memaksa masyarakat membeli Pertamax yang harganya lebih mahal, dengan catatan bagi yang memiliki uang lebih. Untuk yang pas pasan pasti memilih membeli beras daripada memaksa membeli Pertamax. Dan terpaksa tidak berangkat sekolah daripada tidak bisa makan. Realita seperti ini yang jarang dipahami oleh pemerintah pusat” imbuh Gus Wal.

Ia menilai kondisi di Makassar menjadi gambaran pentingnya ketersediaan BBM dan kelancaran transportasi bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, gangguan distribusi bahan bakar dapat berdampak berantai terhadap kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Gus Wal juga menyoroti pentingnya tata kelola distribusi BBM oleh pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan hambatan berkepanjangan.

Gus Wal Kritik Kementerian ESDM soal Kelangkaan BBM

Ketua Umum PNIB tersebut turut melontarkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait persoalan kelangkaan BBM bersubsidi.

Ia mengaitkan kebijakan pembelajaran daring di Makassar dengan dampak yang dirasakan masyarakat akibat persoalan pasokan BBM. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Gus Wal terhadap situasi yang terjadi.

“Pembelajaran daring di Makasar menjadi sebuah bentuk protes kepada pemerintah, khususnya kementrian ESDM yang tidak becus jualan BBM. Masyarakat yang bergantung kepada BBM bersubsidi dipermainkan stoknya. Mentri ESDM jika tidak mampu mengatasi persoalan BBM lebih baik mundur saja. Masih banyak sosok lain yang lebih berpihak kepada masyarakat daripada hanya berpikir keuntungan jualan BBM” tegas Gus Wal.

Gus Wal bersama PNIB mengimbau pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi. Ia menyoroti antrean panjang di sejumlah daerah yang disebut dapat berlangsung selama berjam-jam hingga seharian.

Menurutnya, waktu yang dihabiskan masyarakat untuk mengantre BBM berpotensi mengganggu aktivitas kerja dan upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

PNIB Desak Evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi

Gus Wal menegaskan bahwa BBM bersubsidi memiliki peran penting bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan biaya energi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Ia meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik sehingga masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar.

“Subsidi BBM itu hak masyarakat yang sudah membayar pajak. Kalau sudah menjadi haknya jangan dipersulit dengan alasan kendala distribusi. Keberpihakan kepada rakyat bukan hanya di panggung orasi, tapi harus dilaksanakan dengan konsisten. Rakyat yang tidak percaya kepada pemerintah akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat adalah pemilik sah republik ini, pemerintah hanya mengelolanya saja, Kalau memang tidak becus mengelola distribusi BBM Bersubsidi alangkah baiknya Menteri ESDM dan Dirut Pertamina beserta jajarannya mengundurkan diri agar tak semakin menyengsarakan rakyat yang harus antri sangat lama demi membeli BBM Bersubsidi yang merupakan haknya selaku pembayar pajak” pungkas Gus Wal.

Pernyataan tersebut menjadi desakan PNIB agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan distribusi BBM bersubsidi.

Di tengah sorotan terhadap dampak kelangkaan BBM, kepastian pasokan dan kelancaran distribusi menjadi hal penting untuk menjaga aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta akses terhadap layanan pendidikan.

Adapun berbagai pernyataan mengenai kelangkaan BBM dan dampaknya dalam artikel ini merupakan pandangan serta keterangan yang disampaikan Gus Wal. Data mengenai kondisi stok, distribusi, dan kebijakan pembelajaran daring tetap perlu merujuk pada keterangan resmi instansi terkait. (*)

About The Author