Azis Subekti: Indonesia Butuh Stabilitas dan Demokrasi yang Matang di Tengah Krisis Global

BNews-OPINI – Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, perdebatan mengenai demokrasi dan stabilitas negara kembali menjadi perhatian penting.

Indonesia dinilai sedang berada pada persimpangan antara kebutuhan memperluas demokrasi dan menjaga stabilitas nasional agar tetap kokoh menghadapi berbagai tekanan dunia internasional.

Penulis menilai, demokrasi yang sehat memang harus terus tumbuh menjadi lebih terbuka, kritis, dan memberi ruang terhadap kebebasan berpikir maupun perbedaan pendapat.

Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan global yang semakin keras, mulai dari persaingan geopolitik, tekanan ekonomi dunia, perang informasi digital, hingga ancaman fragmentasi sosial.

Menurutnya, stabilitas sering kali disalahartikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan. Padahal, tanpa stabilitas yang kuat; demokrasi justru berpotensi berubah menjadi konflik berkepanjangan yang melemahkan institusi negara dan merugikan masyarakat.

“Di titik inilah stabilitas sering disalahpahami. Ia kerap dianggap identik dengan pembatasan kebebasan. Padahal tanpa stabilitas, demokrasi justru mudah berubah menjadi keributan yang melelahkan rakyat, melemahkan institusi, dan membuka ruang intervensi kepentingan yang lebih besar dari sekadar politik domestik,” tulis Azis Subekti.

Pemikiran AH Nasution Dinilai Masih Relevan

Dalam tulisannya, Azis Subekti menyinggung pemikiran Jenderal Besar AH Nasution mengenai pentingnya menjaga kohesi nasional di tengah keberagaman Indonesia.

Menurutnya, Nasution memandang Indonesia sebagai negara yang lahir dari latar belakang budaya, wilayah, dan sejarah yang sangat beragam sehingga membutuhkan persatuan nasional yang kuat agar tidak mudah terpecah oleh konflik internal maupun tekanan eksternal.

“Karena itu, bagi Nasution, menjaga negara bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi menjaga kohesi nasional agar republik tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan internal maupun tekanan eksternal,” tulisnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Ia menjelaskan, dalam buku Pokok-Pokok Gerilya, Nasution tidak hanya berbicara soal strategi perang, tetapi juga hubungan antara negara, rakyat, dan kesadaran kebangsaan.

Menurut Azis, pesan tersebut kembali relevan di tengah kondisi dunia modern yang memperlihatkan bagaimana sejumlah negara mengalami kehancuran akibat demokrasi yang tidak dibarengi stabilitas dan kapasitas institusi yang kuat.

Belajar dari Konflik di Sejumlah Negara

Azis mencontohkan sejumlah negara di Timur Tengah yang mengalami konflik berkepanjangan akibat lemahnya integrasi sosial dan legitimasi politik.

Ia menyebut Libya pasca runtuhnya rezim lama mengalami ketidakstabilan akibat fragmentasi milisi dan intervensi asing. Sementara Suriah menjadi contoh bagaimana konflik politik dapat berubah menjadi perang kemanusiaan berkepanjangan.

Sebaliknya, sejumlah negara maju dinilai berhasil membangun demokrasi yang sehat karena mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebebasan publik.

“Jepang pasca Perang Dunia II membangun demokrasi yang kuat di atas disiplin institusi, etos sosial, dan kesinambungan pembangunan nasional,” tulisnya.

Ia juga menyinggung Singapura dan negara-negara Nordik seperti Norwegia serta Swedia yang mampu menghadirkan demokrasi stabil melalui tata kelola pemerintahan yang kuat dan kepercayaan publik yang tinggi.

Indonesia Butuh Negara Kuat dan Demokrasi Matang

Menurut Azis, tantangan Indonesia ke depan jauh lebih kompleks dibanding sekadar kontestasi politik lima tahunan. Sebagai negara maritim besar yang berada di jalur strategis dunia, Indonesia dinilai harus mampu menjaga persatuan nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Ia menyebut berbagai persoalan seperti ketegangan Laut China Selatan, perang dagang global, hingga perebutan rantai pasok mineral strategis akan berdampak langsung terhadap Indonesia.

Dalam situasi tersebut, negara membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan tanpa mematikan kritik maupun kebebasan publik.

“Persatuan bukan berarti menyeragamkan pikiran. Persatuan berarti menjaga agar kompetisi politik tidak berubah menjadi permusuhan sosial yang merusak energi bangsa sendiri,” tulisnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa stabilitas yang sehat harus dibarengi dengan ruang demokrasi yang terus diperluas.

Menurutnya, masyarakat harus tetap bebas menyampaikan kritik, kampus harus menjaga independensi, pers harus tetap hidup; sebagai pengawas kekuasaan, dan hukum harus ditegakkan secara adil.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Rakyat harus tetap bebas mengkritik kebijakan. Kampus tidak boleh kehilangan independensinya. Pers harus tetap hidup sebagai pengawas kekuasaan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tulis Azis.

Ia juga mengutip pandangan Alexis de Tocqueville dan Francis Fukuyama yang menekankan pentingnya kesadaran sipil; institusi yang sehat, kapasitas negara, serta kepercayaan publik dalam menjaga demokrasi modern.

Di akhir tulisannya, Azis menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang kuat sekaligus demokrasi yang matang; agar mampu menghadapi ketidakpastian global tanpa kehilangan persatuan nasional.

“Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu menjaga stabilitas tanpa rasa takut, memperluas demokrasi tanpa kehilangan persatuan; dan berdiri tegak di tengah dunia yang semakin tidak pasti tanpa tercerai oleh pertengkaran internalnya sendiri,” tutupnya.

(*) Oleh: Azis Subekti- Mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra

About The Author