Banpres Tahap Kedua Mulai Dibuka Bagi 3 Juta Pengusaha UMKM, ini Syaratnya

BNews–NASIONAL– Bantuan Presiden (Banpres) bagi UMKM dibukan kembali untuk tahap kedua pada 13 Oktober 2020 lalu. Dan untuk pendaftaran sendiri akan berakhir pada 25 November 2020 mendatang.

Banpres yang merupakan Bansos Tuna (BLT) ini kembali membuka pendaftaran seperti pada tahap pertama. Dan kali ini disediakan kuota sebanyak 3 juta pelaku UMKM terdampak covid-19.

Sementara itu, kriteria dan syarat calon penerima bantuan yang mendaftar dalam penyaluran tahap II ini masih sama, antara lain WNI, mempunyai NIK dan KTP; memiliki Usaha Mikro (berdagang, menjahit, bengkel, penjual gorengan dan masih banyak lain); dan bukan PNS, TNI/Polri, Pegawai BUMN dan BUMD.

Kemudian, penerima juga memiliki kredit di bank, wajib memiliki saldo di bank penyalur biasanya BRI kurang dari Rp2 juta dan wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bantuan yang akan diberikan adalah uang tunai sebesar Rp2,4 juta per penerima. Dana tahap II sendiri telah mulai dicairkan pekan lalu.

“Kami sudah mulai menyalurkan untuk 3 juta berikutnya. Anggaran juga sudah kami terima dari Kementerian Keuangan, karena itu sudah bisa kami jalankan,” ungkapnya dikutip CNN.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor.

Loading...

Rinciannya, untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun, UMKM sebesar Rp123,46 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp106,11 triliun, kesehatan Rp87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp53,55 triliun.

Dengan tambahan 3 juta UMKM di penyaluran tahap II, maka total UMKM yang akan mendapatkan banpres produktif sebanyak 12 juta UMKM. Dengan demikian, total dana yang akan dikeluarkan pemerintah sekitar Rp28 triliun.

Nantinya penyaluran banpres produktif dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu. (*/her)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: