Bersama Menjaga Integritas: Pemprov Jateng Gencar Berantas Korupsi
- calendar_month Kam, 26 Okt 2023
Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
BNews-JATENG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungannya.
Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana mengaku berkomitmen untuk melaksanakan berbagai upaya pencegahan korupsi.
“Pemprov Jateng telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya adalah program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara (LHKASN),” ujar Nana dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, pada hari Senin, 24 Oktober 2023.
Selain itu, upaya lainnya adalah dengan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan melalui berbagai aplikasi seperti e-planning, e-budgetting, e-shb (standar harga barang), dan e-controlling. Pengelolaan secara digital ini dianggap mampu menciptakan transparansi dan lebih mudah dikontrol.
Nana juga menyatakan bahwa beberapa program yang sudah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya akan tetap dilanjutkan, termasuk peningkatan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama, menyebutkan bahwa Pemprov Jateng berhasil memperoleh nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK sebesar 95.
Nilai tersebut merupakan hasil monitoring kegiatan dalam pencegahan korupsi. Perolehan tersebut melebihi target KPK yang hanya 90.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)
“Selama ini kami berkomunikasi dengan jajaran Jawa Tengah sangat baik sekali, sangat positif, sehingga Alhamdulillah hingga hari ini Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi aman,” kata Bachtiar.
Bachtiar mengungkapkan bahwa mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga mendapatkan nilai MCP yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh KPK. Berdasarkan catatan, tidak lebih dari 7 pemerintah kabupaten/kota yang meraih nilai di bawah 90.
Meski demikian, Bachtiar menegaskan bahwa KPK juga melakukan survei penilaian integritas (SPI). SPI ini bertujuan untuk menunjukkan apakah nilai kualitas yang muncul dari MCP dapat dipertanggungjawabkan dengan implementasinya di lapangan.
Objek SPI, jelas Bachtiar, melibatkan pihak internal lembaga, pihak eksternal (masyarakat yang mendapatkan layanan), dan kalangan ahli. “Ini harus berjalan seiring. Harus sejajar dengan nilai MCP tadi, jangan terlalu bertabrakan,” ujarnya. (*/ihr)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar