Duh…Hampir Seluruh Anggota BPD Desa Sriwedari Salaman Mundur

BNews—SALAMAN—Hampir seluruh Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman mengudurkan diri. Keputusan tersebut diambil sebab mereka menilai sudah tidak seirama dengan kebijakan-kebijakan dari Kepala Desa Sriwedari, Supriyati.

Diketahui bahwa enam dari tujuh anggota BPD Desa Sriwedari tersebut telah membuat surat pengunduran diri bermaterai, tertanggal 2 November 2020. Bahkan surat tersebut telah dilayangkan ke Bupati Magelang, Zaenal Arifin.

Enam Anggota BPD yang mengundurkan diri adalah Nur Rochim (Ketua), Riyana Wahyu Agustina (Sekretaris), Suyono (Anggota), Dewi Setyorini (Anggota), Nur Rofiq (Anggota), dan Jupri (Anggota).

Ketua BPD Desa Sriwedari, Nur Rochim mengatakan surat yang ditujukan kepada Bupati Magelang dengan tembusan ke beberapa pihak ini ditandatangani 6 dari 7 anggota dan pengurus.

“Ini bisa diartikan bahwa mayoritas mengundurkan diri,” katanya, Rabu (4/11/2020).

Nur Rochim menyebut, hingga November 2020 ini Laporan Pertanggungjawaban dan Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2019 belum selesai dibuat.

”Molornya penyelesaian SPJ/LPJ 2019 akan berdampak serius kepada jalannya pemerintahan desa, karena saat ini semestinya sudah memasuki masa pembuatan RAPDes 2021. Padahal SPJ/LPJ 2019 saja belum selesai dibuat. Kami tidak mau menandatangani dan menstempel kwitansi kosong,” beber Nur Rochim.

Loading...

Puncaknya, dipicu pada pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun pada Oktober 2020 lalu. BPD menilai dalam proses kekosongan perangkat desa tersebut ada ketidak jujuran. Lanjut Nur Rochim, pihaknya tidak pernah diajak berembuk maupun diajak bersama-sama membahas masalah yang dihadapi desa, dan hanya diberi tahu setelah segalanya terjadi.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

”Kami tidak melihat ada itikat baik dalam menjalankan pemerintahan desa. Ada upaya untuk membuat pemerintahan ini sebagai sebuah kekuasaan, tidak mengedepankan unsur-unsur budaya yang berlaku, yaitu musyawarah dan jauh dari etika untuk saling menghargai posisi masing-masing,” jelasnya.

(foto : istimewa)

Kendati demikian, Nur Rochim mengatakan pihaknya masih memberikan toleransi dan bersedia mencabut surat pengunduran diri mereka dengan syarat. Yakni yang bersalah diberikan sanksi.

”Kita tidak semena mena dan tetap akan kami koordinasikan ke pemdes agar ada efek jera dan ada pembelajaran,” imbuhnya.

Kepala Desa Sriwedari Supriyati, membenarkan masalah tersebut. ”Iya saya sudah menerima tembusan surat pengunduran diri dari Ketua BPD yang ditanda tangani enam orang,” katanya saat dikonfirmasi di Kantor Kepala Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Rabu (4/11/2020).

Usai mendapat surat tembusan pengunduran diri tersebut, Supriyati mengaku bahwa ia langsung mengadakan pertemuan dengan ketua BPD untuk bermusyawarah.

Terkait masalah yang dituduhkan oleh BPD, Kades yang akrab dipanggil Indi ini mengaku hanya kurang komunikasi saja. ”Saya kan baru menjabat dari Januari 2020 tahun ini, kemudian kegiatan hingga kini masih fokus di Covid-19,” ucapnya.

”Masalah sudah selesai dan surat pengunduran diri secara kolektif itu akan di cabut kembali, tetapi entah kapan kita belum tahu,” tutupnya. (*/mta)

Kaos Deglang
1 Comment
  1. zayn malik says

    Waduhh kalau berhenti semua BPDnya siapa yang ngurusin Desa?

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: