Dari 121 Ribu Meter Jadi 42 Ribu Meter, Ini Fakta Lahan Huntara Korban Tanah Gerak Tegal

BNews-JATENG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Rabu (18/2/2026).

Huntara tersebut akan dibangun di atas lahan bengkok milik Pemerintah Desa Capar. Awalnya, lahan yang disiapkan seluas 121.820 meter persegi. Namun, berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, area yang dinyatakan aman untuk dimanfaatkan seluas 42.720 meter persegi.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Affi Triato, melaporkan jadwal pembangunan huntara dimulai pada 15 Februari 2026 dan ditargetkan rampung pada 15 Maret 2026.

“Lahan tersebut direncanakan dapat digunakan untuk kurang lebih 500 unit huntara tipe 24/36 dari total 900 rumah yang terdampak,” ujarnya.

Berdasarkan data pada papan proyek, total direncanakan 456 unit hunian sementara yang tersebar dalam 38 blok. Setiap blok terdiri atas 2 hingga 5 unit bangunan modular.

Affi menjelaskan, pembangunan huntara menggunakan konsep Modular Lite, yakni sistem konstruksi prefabrikasi inovatif yang lebih ringan; ringkas, dan praktis. Bangunan dirancang untuk pemasangan cepat tanpa memerlukan alat berat.

Fasilitas penunjang atau prasarana sarana utilitas (PSU) yang disiapkan meliputi jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas sosial berupa masjid atau musala.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Pembangunan masih tahap perataan lahan, dengan target seluruh unit siap huni sebelum Lebaran,” kata Affi.

Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Luthfi menekankan agar huntara tidak sekadar menjadi tempat tinggal sementara, melainkan benar-benar layak dan mampu mengurangi beban psikologis warga terdampak.

“Saya ingin fasilitas umum di huntara ini dibuat detail dan manusiawi. Kalau perlu, bukan hanya fasilitas dasar, tetapi juga mesin cuci bersama, agar warga tidak semakin terbebani,” tegasnya.

Ia menilai, warga yang kehilangan rumah tidak boleh kembali menghadapi kesulitan baru saat menempati hunian sementara.

“Jangan sampai mereka sudah kehilangan rumah, lalu ditempatkan di hunian sementara dengan banyak kekurangan,” ujarnya.

Luthfi juga meminta pendataan penghuni dilakukan secara cermat, terutama bagi keluarga rentan seperti perempuan kepala keluarga maupun keluarga yang ditinggal merantau.

“Kita harus memilah keluarga yang benar-benar rentan. Saat pemindahan dari pengungsian ke huntara, datanya harus jelas supaya tidak menimbulkan persoalan sosial,” katanya.

Selain percepatan pembangunan huntara, ia juga meminta perencanaan hunian tetap (huntap) segera disusun agar masa transisi tidak berlangsung terlalu lama.

“Segera siapkan rencana hunian tetap. Prinsipnya, huntap harus membuat warga mandiri, bukan sekadar memindahkan mereka,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan hunian tetap harus mempertimbangkan mata pencaharian serta kondisi sosial ekonomi warga, sehingga proses pemulihan dapat berjalan berkelanjutan.

Sebagai informasi, bencana tanah gerak yang terjadi pada 2 Februari 2026 di wilayah tersebut mengakibatkan sekitar 900 rumah terdampak dan ratusan kepala keluarga mengungsi. Pemerintah menyiapkan huntara sebagai solusi transisi sebelum pembangunan hunian tetap direalisasikan. (*)

About The Author

BNews 2

See author's posts