Gubernur Jateng Sudah Lama Usulkan Untuk Evaluasi Distribusi Gas Melon
BNews—SEMARANG— Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung rencana pemerintah yang akan membuat mekanisme pendistribusian tabung gas elpiji tiga kilogram secara tertutup. Menurut Ganjar, program subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini tidak tepat sasaran.
Jelas Ganjar, Jateng sudah lama mengusulkan agar penyaluran gas melon dievaluasi. Salah satunya dengan merubah mekanismenya.
”Selama ini (penyaluran) tidak tepat sasaran karena saya beberapa kali menemui orang lapor. Setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen. Pasti mampu dong,” jelas Ganjar usai menemui sejumlah anggota DPRD Provinsi Jabar di rumah dinasnya, kemarin (20/1).
Menurut dia, cara penjualan gas melon yang dilakukan secara terbuka membuat semua orang mudah mendapatkan. Padahal gas bersubsidi itu diperuntukkan bukan untuk semua kalangan, melainkan hanya untuk masyarakat tidak mampu.
”Sebab disparitas harga antara tabung gas subsidi dan nonsubsidi sangat tinggi. Selain itu, pendistribusian secara terbuka pasti tidak tepat sasarannya. Seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti berisiko,” tegas Ganjar.
Bila pemerintah ingin membenahi, sistem distribusinya mesti dievaluasi. Ganjar mencontohkan tentang permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani. Dengan perbaikan sistem dan mekanisme melalui kartu tani, permasalahan pupuk nyatanya bisa diatasi.
”Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya,” kata Ganjar.
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)
Disinggung tentang wacana penggantian subsidi berupa uang tunai, Ganjar menilai mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.
Imbuh dia, jika bantuan makanan, kesehatan, pendidikan atau elpiji akan diintegrasikan, bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan begitu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.
”Nanti kamu bisa belanja, buat yang miskin satu bulan sekian peruntukannya. Untuk ini silakan diatur sendiri, kan, lebih enak. Tidak spesifik ke komoditasnya,” imbuh mantan anggota DPR RI itu.
Masih menurut dia, sukses tidaknya penyaluran bantuan kepada masyarakat tergantung pada data. Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan. Tinggal sistemnya yang diperbaiki agar bisa dioperasikan.
”Siapa sih yang sebenarnya harus menerima itu? Itu di tabung gasnya, kan, sudah ada keterangan jelas ’hanya untuk masyarakat miskin’. Maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan. Katakan penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya. Paling gampang anggota PKH. Kemudian penerima itu yang boleh, tinggal menunjukkan identitasnya,” pungkas Ganjar. (lhr/han)
About The Author
