Ini Laporan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Terkait RKPD Tahun 2020

BNews–MAGELANG– Selaras penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Namun ada yang berbeda pada tahun 2020 ini, dimana  dunia menghadapi pandemi corona virus desease-19 (Covid-19).

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Magelang, Zaenal Arifin saat membacakan laporan pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (29/3/2021).

Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyusun kembali kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan dinamika pandemi ini.

Kebijakan pembangunan daerah sampai dengan penganggaran di tahun 2020 telah dilakukan perubahan yang difokuskan pada penanganan darurat pandemi dan pemulihan ekonomi melalui mekanisme refocusing kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.

“Kejadian pandemi Corona Virus Disease 19 pada awal tahun 2020 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Magelang, telah berdampak pada hampir seluruh sektor. Tidak hanya sektor kesehatan saja, sektor ekonomi dan sektor lainnya juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona,” kata Zaenal.

Pembatasan aktivitas masyarakat pun berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Untuk itu, anggaran penanganan Covid-19 pada bidang kesehatan, sosial dan ekonomi serta sektor yang lain telah dialokasikan  anggaran dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 211.997.939.235,00 (211M) atau 12,27 % dari total APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Dari segi pendapatan daerah, pada tahun 2020 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.359.822.006.628,00 (2T) dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.272.011.756.201,00 (2T) atau secara kumulatif mencapai 96,28%. Pada tahun 2020, dari anggaran belanja sebesar Rp 2.571.445.204.5287,00 (2T) dapat direalisasikan sebesar Rp 2.200.434.086.972,00 (2T) atau 85,57% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Belanja Tidak Langsung dari target Rp. 1.736.576.465.609,00 (1T) terealisasi sebesar Rp 1.592.395.240.657,00 (1T) atau 91,70% yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga. Belanja Pegawai Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 860.909.878.530,00 (860M) terealisasi sebesar Rp. 793.738.589.629,00 (793 M) atau 92,20%.

Belanja Hibah, dari anggaran sebesar Rp. 58.495.187.500,00 (58M) terealisasi sebesar Rp. 55.647.760.660,00 (55M) atau 95,13%. Belanja Bantuan Sosial, dari anggaran sebesar Rp. 11.057.135.000,00 (11M) terealisasi sebesar Rp. 10.637.410.000,00 (10M) atau 96,20%. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari anggaran sebesar Rp. 21.637.545.500,00 (21M) terealisasi sebesar Rp. 21.634.541.500,00 (21M) atau 99,99%.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dari anggaran sebesar Rp. 646.197.368.000,00 (646M) terealisasi sebesar Rp. 646.099.419.199,00 (646M)  atau 99,98%. Belanja Tidak Terduga dari anggaran sebesar Rp. 138.279.351.079,00 (138M) terealisasi sebesar Rp. 64.637.519.669,00 (64M) atau 46,74%.

Zaenal menambahkan, berkat kerja keras dari semua pihak dan komitmen bersama membangun Kabupaten Magelang, pada tahun 2020 Kabupaten Magelang telah menerima sejumlah prestasi dan penghargaan antara lain, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari BPK, Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri, penghargaan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Sangat Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, penghargaan Peduli HAM Tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Kemudian penghargaan sebagai Perpustakaan Kabupaten/Kota terbaik dalam Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Penghargaan atas Komitmen Pengurangan Resiko Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Penghargaan Kearsipan Nasional kategori Sangat Memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, serta Juara Terbaik Harapan II Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota (JDIH Award) Tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” papar Zaenal. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: