Jika Merasa Dirugikan Konsumen Bisa Melaporkan ke Dinas

BNews—MUNGKID—Mayoritas konsumen di Kabupaten Magelang selama ini masih bersifat pasif terhadap produk, jasa maupun pelayanan dari produsen. Hal tentunya merugikan konsumen itu sendiri saat berteransaksi sebuah produk.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, Asfuri Muhsis mengatakan hal ini seperti sifat orang Jawa kebanyakan cenderung pasrah saat dirugikan.”Saya meminta jadilah konsumen yang cerdas dan berdaya, berani ungkap ketika dirugikan,”  katanya saat kegiatan Edukasi Perlindungan Konsumen dan Ketentuan di Bidang Cukai bagi organisasi masyatakat pelaku usaha dan stakeholder dilingkungan wilayah industri hasil tembakau,kemarin (19/6).

Asfuri juga menegaskan jika terjadi hak konsumen dilanggar atau dirugikan saya himbau untuk tidak sungkan melapor kepala pelaku usaha terkait, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdekat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau ke Dinas yang menangani perlindungan konsumen di kabupaten/kota. “Jangan ragu untuk melapor, jadilah konsumen berdaya jangan sampai dirugikan terus menerus karena rasa tidak enak untuk melaporkannya,” tegasnya.

Turut hadir Kasi Perlindungan Konsumen Disperindag Provinsi Jateng, Mayawati Sun Handayani, yang menyampaikan bahwa sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan perlindungan konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada dibawah naungan provinsi. “Diketahui sebelumnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat 14 BPSK, namun saat ini tinggal 8 BPSK, yaitu di Kota Magelang, Temanggung, Pemalang, Kabupaten Tegal, Jepara, Grobogan, Sragen dan Purbalingga,” katanya.

Masyarakat juga perlu diketahui  bahwa perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar beralih ke provinsi, Dan tugas provinsi menyebarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ke setiap kabupaten kota. “Dalam undang-undang tersebut ada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian maka konsumen akan berdaya dan kritis terkait dengan produk atau jasa sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan,” ungkap Mayawati.

Terakhir Mayawati menyampaikan bahwa selama ini ada beberapa laporan keluhan masuk. “Paling banyak keluhan dari konsumen ada di jasa leasing atau pembiayaan, sekitar 80% laporan.Sedangkan jika masuk masalah penipuan bisa langsung ke pihak Kepolisian karena itu sudah ranah pidana,” Pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: