Kakanwil DJP Jateng II: Penerimaan Pajak Semester 1 Tahun 2021 Capai Rp 4,890 Triliun

BNews—JATENG— Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo menyampaikan kinerja Kanwil DJP Jawa Tengah II pada Senin (26/7/2021). Terdapat beberapa hal terkait reorganisasi dan kinerja kanwil tersebut.

Reorganisasi dilaksanakan sesuai PMK-184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Reorganisasi yang dilakukan pada Kanwil DJP Jawa Tengah II diantaranya adalah pembentukan KPP Madya Surakarta dengan mentransformasikan KPP Pratama Purworejo.

”KPP Madya Surakarta mengadministrasikan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-116/PJ/2021. Mulai beroperasi sejak tanggal 24 Mei 2021,” kata Slamet dalam keterangan tertulis, Senin (26/7/2021)

Lanjut Slamet, terkait penerimaan pajak sampai dengan semester pertama tahun 2021, tercatat realisasi penerimaan mencapai 39,20 persen atau sebesar Rp 4,890 triliun dari target Rp 12,474 triliun.

”Realisasi ini mengalami pertumbuhan netto sebesar -0,41 persen. Pertumbuhan neto semester 1 yang secara agregat menunjukkan tren positif tersebut masih belum diimbangi dengan pertumbuhan beberapa sektor usaha yang masih mengalami kontraksi negatif,” imbuhnya.

Pertumbuhan beberapa sektor yang masih minus tersebut, kata dia, dikarenakan pengaruh pandemi Covid19. Yang mana secara langsung berdampak terhadap perekonomian dan insentif pajak di masa pandemi yang masih berlaku.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Berikut tabel realisasi penerimaan per Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II sebagai berikut :

(foto: tangkapan layar)

Selanjutnya, disajikan tabel penerimaan pajak per jenis pajak dan sepuluh besar sektor penyokong penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah II.

(foto: tangkapan layar)
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Penerimaan pajak ini terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 2,699,978,492,643. Dengan kontribusi sebesar 55,2 persen dan pertumbuhan sebesar -9,14 persen. Kemudian PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,049,334,384,352 dengan kontribusi sebesar 41,9 persen dan pertumbuhan sebesar 10,79 persen. Pajak Lainnya Rp 142,299,813,658 dengan kontribusi sebesar 2,9 persen dan pertumbuhan sebesar 60 persen. Berikut disampaikan rincian penerimaan per sektor:

(foto: tangkapan layar)

Secara sektoral, penerimaan masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 37,49 persen. Dari total realisasi penerimaan neto dan capaian pertumbuhan sebesar 2,48 persen. Disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial. Kemudian Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.

Realisasi insentif pajak ini disajikan dengan tabel berikut:

(foto: tangkapan layar)

Untuk fasilitas berupa insentif pajak sepanjang tahun 2020, terdapat 18.859 permohonan insentif yang diajukan baik insentif PPh 21 DTP, PPh 22 Impor, PPh 25 dan PPh Final PP23. Total realisasi insentif yang diterima oleh wajib pajak adalah sebesar Rp 293,5 miliar dengan realisasi terbesar yaitu insentif PPh Pasal 25 sebesar Rp 140,489 miliar.

Dari segi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020, wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 690.487 SPT atau Capaian Rasio sebesar 77,58% persen dari target sebanyak 890.034 SPT .

Jumlah ini meningkat sebesar 39.314 SPT atau 6% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 yaitu sejumlah 651.173 SPT. Data capaian penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 yang disampaikan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(foto: tangkapan layar)

Selanjutnya, sehubungan dengan semakin mewabahnya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di Jawa dan Bali, Kanwil DJP Jawa Tengah II menerapkan kebijakan pengalihan layanan tatap muka.

”Layanan perpajakan di KPP dan KP2KP selanjutnya dilaksanakan secara daring. Dari 18 unit instansi vertikal yang ada di Kanwil DJP Jawa Tengah II, 12 diantaranya melakukan kebijakan pengalihan layanan tatap muka,” pungkas Slamet. (mta)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: