Ketika Danau Menjer “Menangis”: Air Keruh dan Lereng Rapuh Akibat Pembangunan

BNews-OPINI – Ada lanskap yang tak pernah meminta apa-apa selain dijaga. Danau Menjer adalah salah satunya.

Di lingkar pegunungan Dieng, danau vulkanik ini selama puluhan tahun bekerja dalam diam: menahan air hujan, menenangkan aliran, serta menopang kehidupan warga sekitar.

Namun belakangan, ketenangan tersebut mulai terusik. Bukan karena faktor alam, melainkan akibat keputusan manusia yang dinilai mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Gambar-gambar yang viral dari Desa Maron, Kecamatan Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, memperlihatkan perubahan kawasan sekitar danau.

Kemunculan bangunan-bangunan komersial di wilayah tangkapan air memicu kekhawatiran. Area yang seharusnya dilindungi justru mengalami alih fungsi lahan, menggerus sempadan, mengurangi daya resap tanah, hingga mempercepat sedimentasi.

Dampaknya mulai dirasakan warga. Air danau yang sebelumnya jernih kini mudah keruh setelah hujan turun. Lereng yang dahulu mampu menyerap air kini mengalirkan lumpur.

Kecurigaan masyarakat terhadap adanya pembiaran muncul bukan tanpa alasan. Pengalaman di lapangan memperlihatkan sejumlah bangunan tetap berdiri meski status izinnya dipertanyakan. Ketika aturan tata ruang dilanggar dan pengawasan melemah, kepercayaan publik pun ikut tergerus.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Padahal, tata ruang merupakan komitmen jangka panjang antargenerasi, yang seharusnya memastikan pembangunan hari ini tidak memicu bencana di masa mendatang.

Pembangunan sektor pariwisata yang dikejar tanpa prasyarat ekologis dinilai berisiko. Danau vulkanik seperti Menjer memiliki daya dukung terbatas. Kerusakan fungsi hidrologis dapat memicu biaya pemulihan yang jauh lebih besar dibanding keuntungan ekonomi jangka pendek.

Ancaman yang muncul bukan hanya terhadap ekosistem, tetapi juga keselamatan warga, mulai dari potensi banjir bandang di hilir, longsor lereng, hingga penurunan kualitas air yang berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga.

Karena itu, desakan warga agar pemerintah daerah segera melakukan audit lingkungan dipandang sebagai langkah konstruktif. Audit menyeluruh dinilai penting, mencakup kepatuhan sempadan danau, legalitas perizinan bangunan, beban konstruksi terhadap lereng, hingga proyeksi sedimentasi.

Transparansi hasil audit kepada publik juga diperlukan. Penertiban bangunan liar yang melanggar tata ruang menjadi langkah awal memulihkan keseimbangan ekologis kawasan.

Meski demikian, penertiban saja dianggap belum cukup. Danau Menjer membutuhkan kebijakan komprehensif, seperti moratorium pembangunan baru di zona rawan, pemulihan vegetasi dengan tanaman lokal, penerapan konsep wisata berjejak rendah dengan fasilitas non-permanen, serta pemberian insentif bagi warga yang menjaga tutupan lahan.

Selain itu, pemantauan rutin kualitas air dan tingkat erosi harus dilakukan berbasis data agar kebijakan yang diambil tidak sekadar reaktif terhadap isu viral, tetapi benar-benar berkelanjutan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang danau, melainkan tentang tanggung jawab bersama.

“Alam tidak bersuara, tetapi ia memberi tanda. Menjer sedang berbicara melalui air yang keruh dan lereng yang rapuh. Mari kita menjawabnya dengan kebijakan yang tegas dan hati yang jernih—agar pembangunan tetap berjalan, namun kehidupan tetap berlanjut.”

Penulis : Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Dapil Jawa Tengah VI

About The Author

BNews 2

See author's posts