Krisis Air Bersih Magelang Meluas, 80 Dusun di 45 Desa Terdampak

BNews—MAGELANG— Fenomena El Niño yang belum berakhir membuat musim kemarau di Kabupaten Magelang semakin kering. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang per 8 Oktober, tercatat sebanyak 80 dusun yang tersebar di 45 desa pada 13 kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Jumlah wilayah terdampak tersebut diperkirakan masih dapat bertambah. Hal itu menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut hujan baru mulai turun pada pertengahan November.

Di tengah kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Magelang menggelar gerakan kolaborasi dropping air bersih secara serentak bertema “Sinergi untuk Berbagi”. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji turut hadir dan melepas 20 armada tangki untuk mendistribusikan air bersih ke 32 titik yang tersebar di 17 desa pada tujuh kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Borobudur, Salaman, Salam, Pakis, Tegalrejo, Secang, dan Tempuran.

Dalam kegiatan tersebut, total sekitar 320 ribu liter air bersih disalurkan kepada masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Magelang.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengaku prihatin dengan kondisi kekeringan yang masih terjadi. Namun, ia menegaskan penanganan krisis air bersih tidak boleh hanya dilakukan secara reaktif ketika bencana terjadi.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Penanganan tahun ini bukan hanya reaktif dari BPBD, tetapi harus komprehensif dan sustainable,” tegas Grengseng.

Ia kemudian memerintahkan Kepala BPBD Kabupaten Magelang untuk melakukan pendataan secara konkret terhadap titik-titik yang mengalami krisis air. Menurutnya, data tersebut harus menggambarkan kondisi riil di lapangan dan tidak sekadar berdasarkan laporan.

Data tersebut nantinya akan menjadi panduan atau guidance dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang pada 2027.

“Jangan sampai Pamsimas, pipanisasi, sumur bor malah menyasar yang sudah terpenuhi. Mulai 2027 harus dikonsolidasikan,” ujarnya.

Menurut Grengseng, persoalan ketersediaan air bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Penanganannya harus menjadi agenda bersama Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah.

Ia menyebut BPBD menjadi motor dalam penanganan kedaruratan, Bapperida berperan dalam perencanaan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup turut memberikan dukungan.

“Jangan tergantung mata air yang ada. Gunakan inovasi, gunakan teknologi, jangan berorientasi proyek, tapi fokuskan pada penyelesaian masalah,” katanya.

Borobudur Jadi Sorotan Krisis Air Bersih

Grengseng juga menyoroti kondisi ketersediaan air bersih di kawasan Borobudur. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan yang ironis karena Borobudur merupakan salah satu kawasan pariwisata dunia.

Di satu sisi, Borobudur menjadi wajah pariwisata Kabupaten Magelang, tetapi masyarakat di wilayah tersebut masih menghadapi persoalan sumber air.

“Orang tidak ingin ke Magelang, tapi ingin ke Borobudur. Masa di Borobudur ora ono banyu. Saya sudah tagih Dirut PDAM, janji rampung 2027,” ucapnya.

Ia juga menyebut persoalan serupa terjadi di sejumlah wilayah lain, seperti Tegalrejo, Grabag, dan Pakis. Menurutnya, sejumlah kawasan yang dahulu memiliki mata air melimpah kini mengalami penurunan ketersediaan air akibat kondisi hutan di lereng Gunung Merbabu.

”Ini beresiko sangat besar. Maka harus out of the box, ajak UGM, Untidar, UMM duduk bareng cari solusi bersama,” tegasnya.

Keterlibatan perguruan tinggi, lanjutnya, diperlukan untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam mencari solusi bagi wilayah yang memiliki karakteristik sulit mendapatkan sumber air.

“Teknologi yang kita miliki sangat banyak. Persoalannya adalah apakah kita mau menggunakannya untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” tegasnya.

Data Krisis Air Harus Jadi Dasar Pembangunan

Bupati Magelang juga meminta setiap kecamatan memiliki data dan peta yang jelas mengenai wilayah yang tidak memiliki sumber air bersih.

Data tersebut mencakup wilayah terdampak kekeringan, lokasi yang kebutuhan airnya telah tercukupi, keberadaan mata air, hingga kondisi daerah tangkapan air.

“Ini bukan hanya masalah BPBD. Ini adalah masalah Pemerintah Kabupaten Magelang dan kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto mengatakan kekeringan tahun ini merupakan dampak El Niño ekstrem yang tidak hanya memengaruhi ketersediaan air bersih, tetapi juga berdampak terhadap sektor pertanian dan peternakan.

BPBD Kabupaten Magelang telah mengerahkan dua armada tangki untuk mendukung distribusi air bersih. Selain itu, terdapat dukungan satu armada tangki dari Balai Permukiman Jawa Tengah.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

BPBD juga melakukan pipanisasi sepanjang 500 meter di Candisari, Kecamatan Kaliangkrik, sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan air bersih di wilayah terdampak.

Penanganan kekeringan di Kabupaten Magelang juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat.

Bambang Hermanto mengatakan, tahun ini Bupati Magelang juga telah mengajukan bantuan pembangunan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Saat ini, pihaknya masih menunggu realisasi bantuan tersebut.

“Kita berharap semoga bisa segera terealisasi,” harapnya.

Bupati Magelang menegaskan, dropping air bersih merupakan langkah dalam kondisi darurat. Setelah kondisi darurat teratasi, pemerintah harus memastikan persoalan ketersediaan air bersih dapat diselesaikan secara permanen.

“BPBD datang karena darurat tidak ada air. Kalau tidak darurat, BPBD tidak hadir. Data kedaruratan ini harus jadi panduan agar tahun depan lebih sedikit, dan Magelang tidak ada lagi yang kekurangan air bersih,” pungkas Grengseng.

Dengan kondisi 80 dusun di 45 desa pada 13 kecamatan yang telah mengalami kekeringan per 8 Oktober, Pemerintah Kabupaten Magelang mendorong penanganan krisis air bersih tidak berhenti pada distribusi air tangki. Pendataan, pembangunan infrastruktur air, pemanfaatan teknologi, serta perlindungan sumber air diharapkan menjadi bagian dari solusi jangka panjang menghadapi kekeringan di Kabupaten Magelang. (bsn)

About The Author