IKLAN PARTAI HUT DEMOKRAT

Magelang Zona Orange, 50 Persen Pegawai Pemkab “Dapat” Kerja Dari Rumah

BNews–MUNGKID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dapat melakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para pegawainya. Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Nomor 67 Tahun 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto mengatakan, atas dasar SE tersebut maka pegawai di lingkungkan Pemkab Magelang bisa diberlakukan WFH. Namun hanya sebesar 50 persen dari total pegawasi.

“Dalam SE tersebut disampaikan terkait memperhatikan kasus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor instansi pemerintah. Hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas surat edaran Menteri PAN RB Nomor 58 Tahun 2020. Yakni tentang sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan normal baru,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Adi bahwa melalui surat edaran MenPan itu bisa memberikan wewenang kepada kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian; dapat melakukan kebijakan untuk WFH pegawai.

“Hal ini apabila wilayahnya masuk katagori zona kuning atau orange. Dan untuk jumlah pegawau bisa mencapai 50 persen,” ungkap, Adi (10/9/2020).

Terkait hal tersebut, kata Adi bahwa Bupati Magelang Zaenal Arifin memberikan kebijakan kepada kepala OPD untuk mengatur secara internal. Hal ini apabila harus dibutuhkan, dengan melihat kasus di tiap-tiap OPDnya masing-masing.

“Artinya di sana (OPD) ada kasus Covid atau tidak. Kemudian pelayanan kepada masyarakat itu menjadi pertimbangan juga,” jelas Adi.

Loading...
DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Sementara ini, wilayah Kabupaten Magelang sendiri berada pada zona Orange sehingga sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB Nomor 67 Tahun 2020;  wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam instansi pemerintah yang berada pada zona Kabupaten/Kota berkategori risiko sedang.

Pejabat pembina kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office); paling banyak 50 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

“Jadi kebijakan ini ada kata-kata ‘Dapat’ lo, artinya bisa dilakukan bisa tidak melihat situasi dan kondisi di masing-masing OPD. Artinya tidak harus,” pungkasnya. (bsn)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: