Masa PPKM, Ganjar Minta Pembagian BST Tetap Berjalan

BNews—SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau pelaksanaan pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST). Yang mana dilaksanakan di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Rabu (13/1/2021).

Diketahui sebelumnya, Ganjar menerima laporan dari Kepala Kantor Regional VI PT POS Jateng-DIY, Arifin Muchlis. Bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST hingga masa pemberlakuan PPKM selesai.

Mendengar hal tersebut, Ganjar dengan tegas menolak permintaan itu. Menurutnya, PPKM tidak boleh menjadi alasan penundaan pemberian hak yang sudah ditunggu masyarakat.

”Ada laporan dari PT POS, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PPKM. Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi,” kata Ganjar.

Ia pun meminta agar daerah bekerja sama dengan PT POS dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Bila memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.

”Harapan saya ada kerja sama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silahkan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan,” jelasnya.

Selain itu, Ganjar juga meminta kepala daerah ikut mensosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

Sementara itu, Arifin Muchlis menjelaskan bahwa  sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp300 ribu dari pemerintah pusat. Untuk tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.

”Selain di Kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke Kecamatan dan Kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit,” katanya.

”Pak Gubernur menyampaikan tidak boleh ditunda, yang harus dilakukan adalah mengatur protokol kesehatan dengan maksimal. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera  bisa direalisasikan karena ini program pemerintah,” tutupnya. (lhr/mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: