Optimalisasi PAD Terus Didorong Pemkab Magelang

BNews-MAGELANG- Dalam usaha untuk memperkuat kemandirian fiskal di Kabupaten Magelang, pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penerimaan pajak daerah menjadi suatu keharusan, mengingat peran penting pajak daerah sebagai instrumen fiskal dalam pembangunan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, menekankan hal tersebut saat membuka kegiatan penyampaian SPPT dan DHKP PBB P-2 Tahun 2024 serta sosialisasi optimalisasi PAD Kabupaten Magelang di Semanggi Ballroom Grand Artos Hotel Magelang, pada Kamis (8/3/2024).

Adi Waryanto menegaskan bahwa keberlangsungan dan keberhasilan program pembangunan, salah satunya bergantung pada penerimaan sektor pajak sebagai sumber pembiayaan.

“Peran pajak sangat krusial dalam struktur pendapatan negara dan daerah,” ujar Adi.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan PAD, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerapkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbaikan dalam tata kelola pajak daerah harus terus dilakukan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah, serta peningkatan integritas seluruh petugas pemungut pajak.

Harapan terbesar adalah bahwa dengan tata kelola pajak daerah yang baik, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan target tertinggi kedua setelah Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik.

BOROBUDUR NEWS UPDATE DI GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)

Penting untuk dicatat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sekitar 41.3 Miliar, atau sekitar 89.74%; dari pokok PBB-P2 sebesar 46.1 Miliar.

Sementara itu, ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024 diperkirakan sebesar 47.6 Miliar; dengan jumlah SPPT mencapai 1.098.927 lembar.

“Dengan demikian, kami mengharapkan kinerja pada tahun 2024 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” harapnya.

Menurut Adi, Pemerintah Desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa, termasuk melalui dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

“Dalam APBD Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa; sebesar sekitar 17.9 Miliar,” tambah Adi.

Adi juga menegaskan bahwa peningkatan dana bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa dapat dilakukan dengan; partisipasi aktif Pemerintah Desa dalam melaporkan objek Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diharapkan dapat; mencapai kemandirian fiskal daerah dan memperkuat kemampuan keuangan desa.

“Selain itu, lakukan pelaporan terhadap objek pajak yang baru secara langsung kepada BPPKAD Kabupaten Magelang; atau melalui aplikasi Amongrasa,” jelas Adi. (bsn)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: