Pakar Hukum UNIMMA Soroti Tragedi Ojol Terlindas Rantis Brimob di Jakarta

BNews—NASIONAL— Peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat terlindas mobil rantis Brimob di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) menyedot perhatian publik.

Insiden tragis ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di Magelang, dengan tuntutan kejelasan hukum dan akuntabilitas aparat terkait.

Menanggapi fenomena tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA), Hary Abdul Hakim, S.H., LLM, memberikan pandangan kritis.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan wujud nyata dari aspirasi masyarakat dalam sistem demokrasi.

“Demonstrasi itu saya kira biasa, karena ini bagian daripada bentuk aspirasi ataupun wujud demokrasi. Tetapi dengan adanya upaya represif dari para anggota yang di lapangan, barangkali khususnya kepolisian, ini bukan hal yang baik untuk demokrasi kita, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

Terkait pernyataan Kapolri yang menjanjikan pengusutan tuntas, Hary menilai masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap transparansi hukum.

“Biasanya jika terjadi hal-hal yang demikian, sudah bisa ditebak akhir dari cerita itu. Kalau tidak dimutasi, dikenakan sanksi administrasi. Tapi kita tentu berharap akan ada pemeriksaan yang fair, transparan, berkeadilan, yang diberikan kepada mereka yang dianggap lalai atau bahkan bersalah atas meninggalnya pengemudi ojek online,” tambahnya.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Hary juga mengingatkan pentingnya kedewasaan seluruh pihak, baik massa aksi maupun aparat penegak hukum.

“Tentu perlu kedewasaan para pihak seluruhnya, baik massa yang melakukan demonstrasi maupun aparat penegak hukum. Mereka yang ditugaskan untuk pengamanan harus menganggap bahwa yang terjadi ini memang bagian dari proses demokrasi saja. Tidak perlu disertai dengan cara-cara yang represif karena yang dilawan ini bukan penjajah. Para demonstran hanya menuntut haknya untuk diberikan keadilan,” tegasnya.

Selain itu, Hary yang juga Kaprodi Ilmu Hukum UNIMMA menyoroti peran pemerintah dalam meredam gejolak sosial melalui pendekatan yang adil.

“Kita doakan bersama agar yang sedang dialami oleh bangsa ini segera membaik, ini juga perlu peran dari Presiden atau siapapun lapisan pejabat di wilayah NKRI untuk bisa merespon gejolak yang ada, jangan justru pemerintahan hadir dengan narasi-narasi menyudutkan masyarakat,” tuturnya.

Sebagai lembaga pendidikan, UNIMMA menegaskan komitmennya mendukung proses demokrasi yang sehat, penegakan hukum yang adil, serta ruang dialog terbuka bagi masyarakat.

“Mari kita sama-sama memiliki kedewasaan dalam bernegara, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk demokrasi kita. Dan juga sama-sama jaga kondusifitas untuk membela hak demokrasi,” pungkasnya. (bsn)

About The Author

BNews 2

See author's posts