Pemkab Magelang Dorong Sinkronisasi Program APBN untuk Ketahanan Air dan Pangan
- calendar_month Kam, 7 Agu 2025
Bupati Magelang Grengseng Pamuji bersama Bupati Temanggung Agus Setyawan dan Anggota DPR RI Komisi V Dapil Jateng VI Sofwan Dedy Ardiyanto saat Rapat Koordinasi dan sinkronisasi bidang sumber daya air
BNews–MAGELANG – Pemerintah Kabupaten Magelang bersama sejumlah kabupaten dan kota di Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah mengikuti forum koordinasi dan sinkronisasi bidang sumber daya air, Rabu (6/8/2025).
Kegiatan ini digelar oleh Anggota DPR RI Komisi V Dapil Jateng VI, Sofwan Dedy Ardiyanto, dan bertempat di Balkondes Ngaran, Borobudur, Kabupaten Magelang.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengungkapkan bahwa forum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan, dengan melibatkan beberapa daerah seperti Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kota Magelang. Forum ini difokuskan untuk membahas isu-isu strategis di bidang sumber daya air yang krusial untuk pembangunan daerah.
Grengseng menyampaikan bahwa anggaran yang dimiliki Pemkab Magelang melalui APBD masih terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ia berharap adanya sinkronisasi program antara APBN dan program daerah, khususnya di Dapil VI Jawa Tengah.
“Kami sangat berharap program-program APBN melalui aspirasi Mas Sofwan nanti bisa sejalan dengan program kami khususnya di Kabupaten Magelang,” kata Grengseng.
Lebih lanjut, Grengseng menyoroti kedaulatan pangan sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun, kendala pertama yang dihadapi adalah ketersediaan air. Ia menekankan bahwa permasalahan tidak hanya pada infrastruktur irigasi, tetapi juga pada kelestarian sumber air.
“Mungkin ke depan ada kajian-kajian yang dapat dilakukan bersama yang tentunya nanti bisa berdampak bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Magelang,” harapnya.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan mengajak semua daerah di wilayah Eks Karesidenan Kedu untuk bersinergi dan berkoordinasi, agar tidak bergerak sendiri-sendiri.
“Harapannya ke depan kita bisa bersatu bersama, apalagi kebersamaan ini ditunjang dengan turunnya dana dari APBN,” katanya.
Agus juga menambahkan bahwa selain persoalan irigasi untuk ketahanan pangan, konektivitas infrastruktur jalan juga menjadi isu penting. Ia menyebutkan bahwa dana untuk peningkatan jalan di Kabupaten Temanggung sangat terbatas.
“Kabupaten Temanggung hanya menganggarkan sekitar Rp 12 miliar. Rp 10 miliar hanya untuk menambal jalan. Untuk menutup jalan se-Kabupaten Temanggung 640 Km tanpa lubang membutuhkan dana sebesar Rp 23 miliar per tahun,” jelasnya.
“Maka dengan kondisi yang seperti ini saya harapkan APBN bisa membantu,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi V, Sofwan Dedy Ardiyanto, mengungkapkan bahwa anggaran untuk sektor Pekerjaan Umum yang semula sebesar Rp 145 triliun, kini telah dipangkas menjadi Rp 28 triliun, atau mengalami pemotongan sekitar 82 persen.
“Presiden kepengen perencanaan itu disusun memang berdasarkan kebutuhan masyarakat,” kata Sofwan.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi. Presiden menginginkan program-program yang diusulkan kementerian harus berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kesepakatan antar pihak.
Oleh karena itu, Sofwan mendorong agar melalui forum ini, setiap daerah mampu menyampaikan kebutuhan strategisnya secara terstruktur agar dapat masuk ke dalam program prioritas nasional.
“Contohnya tahun ini program Inpres irigasi di Eks Karesidenan Kedu ini sekitar Rp 30 miliar, sehingga setiap daerah bisa berkomunikasi lebih lanjut untuk menentukan di titik mana saja kebutuhannya,” pungkasnya. (bsn)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar