Pemkab VS Pedagang Plaza Muntilan Deadlock

BNews–MUNTILAN– Kasus hukum antara Pemkab Magelang dan pedagang Plaza Muntilan terkait hak guna bangunan belum juga selesai. Keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa itu menyatakan kasus ini dikembalikan lagi antara Pemkab Magelang dan Pedagang Plaza Muntilan.

 

Kuasa Hukum Pedagang Plaza Muntilan, Hasan Latief, mengatakan dalam putusan kasasinya Nomor 695 K/pdt/2017, Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang Nomor 103.Pdt/2016/PT.SMG tanggal 26 Mei 2016. “Bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, putusan Pengadilan Negeri Mungkid dinyatakan batal demi hukum,” kata dia.

Atas putusan MA di atas, menurut dia, kedudukan para pedagang Plaza Muntilan masih dalam keadaan status quo. Tidak ada yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik bagi pedagang maupun Pemkab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan investor.

Hasan mengatakan, guna menentukan status hukum perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Plaza Muntilan yang dihuni sejak 25 tahun silam itu harus diperiksa dan diputus oleh PTUN.

“Sesuai hasil musyawarah pedagang pada Selasa (17/10) lalu, para pedagang sepakat untuk membawa perkara sengketa ini ke PTUN Semarang, dalam rangka meraih keadilan,” kata Hasan Latief, perihal putusan MA yang diterimanya 12 Oktober 2017.

Dia berharap, semua pihak agar menghormati putusan MA tanggal 6 Juni 2017 yang bersifat inkracht. Tidak mengambil langkah-langkah apapun di luar hukum seperti pengosongan Plaza dan sebagainya.

Perlu diketahui, 22 pedagang Plaza Muntilan atas nama Ahmad Suroso dkk menggugat Pemkab Magelang karena menolak memberikan rekomendasi perpanjangan sertifikat HGB maupun sertifikat HMSRS. Namun, PN Mungkid memutuskan menolak seluruh gugatan pedagang. Serta menghukum pihak Penggugat membayar biaya perkara Rp 611.000.

Majelis hakim menyatakan, penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena menguasai tanah dan bangunan di Plaza Muntilan tanpa hak, setelah masa berlaku sertifikat HBG serta HMSRS habis 17 Agustus 2012 silam.

Sesuai perjanjian awal, PT Merbabu (Turut Tergugat II) berhak menjual semua ruko di Plaza Muntilan kepada pedagang yang berminat. Juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan bahwa ruko itu berdiri di atas tanah HPL (hak pengelolaan).

Sayang, pihak PT Merbabu tidak bisa dimintai keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan meski telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum. Di sisi lain, Pemkab tidak terikat untuk mensosialisasikan masalah HPL karena tak pernah terlibat dalam transaksi jual beli ruko di Plaza Muntilan. (bsn)

 

Baca Juga :

BERITA TENTANG PEMKAB MAGELANG

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: