PPKM Mikro Mulai 9 Februari 2021, Desa Wajib Dirikan Posko Pasien Covid-19

BNews—NASIONAL— Pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, penerapan yang berlaku mulai Selasa, 9 Februari 2021 ini berskala mikro.

Presiden Joko Widodo menekankan dua hal yang dinilainya masih kurang selama implementasi PPKM sebelumnya. Pertama, penerapan protokol kesehatan di masyarakat, yakni kurangnya kedisplinan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 

Kedua, upaya pengetesan, pelacakan dan perawatan (testing, tracing, treatment) oleh pemerintah. Jokowi menekankan, proses pelacakan kontak paling tidak harus dilakukan kepada 30 orang yang diduga kontak erat dengan pasien Covid-19.

”Sehingga saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni di level kampung, desa, RW dan RT itu penting. Itu kuncinya di situ, di lapangan yang harus dikerjakan,” ungkap Jokowi, Rabu (3/2/).

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Alexander Kaliaga Ginting, menyatakan Presiden Jokowi meminta mengakhiri pelaksanaan PSBB atau PPKM se-Jawa Bali. Sedianya, penerapan tersebut akan berakhir pada Senin, 8 Februari 2021.

DPD PKS Magelang Ramadhan

Sebagai gantinya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19, pemerintah bakal menerapkan PPKM berskala mikro yang berlangsung mulai 9 Februari 2021. Pada PPKM Mikro mewajibkan di setiap desa dibentuk posko untuk mendampingi puskesmas menangani pasien Covid-19 yang diisolasi.

”Berdasarkan keputusan dari Presiden kita, bahwa mulai tanggal 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM skala mikro. Artinya harus ada posko di desa, posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak,” kata Alex dalam siaran pers di twitter BNPB, seperti dikutip Borobudur News, Minggu (7/2).

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DI SINI)

Menurutnya, dengan pemberlakuan PPKM skala mikro ini maka diharapkan dapat membuat pelaksanaan protokol kesehatan di tingkat terendah semakin ketat.

Sebab, selama pelaksanaan PSBB atau PPKM se-Jawa Bali ada persoalan yang timbul yakni pengawasan terhadap orang yang sedang dalam proses isolasi. Dengan demikian, PPKM Mikro ini diharapkan bisa membantu petugas puskesmas untuk melakukan pengawasan pada pasien yang sedang isolasi mandiri.

”Sehingga mereka yang diisolasi atau dikarantina harus 14 hari memang harus dikurung. Kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi. Nah, ini yang menjadi masalah, makanya kita harus intervensi sampai ke daerah paling jauh ke rakyat pedesaan. Kita buat program PPKM skala mikro,” ucapnya.

Sebelumnya diketahui, pada penerapan PSBB atau PPKM se-Jawa Bali, Jokowi menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak efektif dan tidak konsisten. Pasalnya, jika dilihat dari kasus harian, kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukan penurunan. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: