Raperda Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Dikembalikan ke Eksekutif

BNews–MAGELANG– Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mengembalikan draft Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada eksekutif, agar diperbaiki dan diusulkan dalam Prompemperda berikutnya.

Hal itu tertuang dalam rapat pada Selasa (2/3/2021) yang digelar secara virtual untuk menghindari penyebaran Virus Covid-19. Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto bersama para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang mengikuti rapat di Gedung DPRD, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengikuti melalui video conference dari Rumah Dinas Bupati Magelang, dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti rapat dari Command Center Room Pusaka Gemilang Sekretariat Daerah.

Juru Bicara Pansus III, Ety Nurfaizati mengatakan setelah mempelajari, mencermati dan melakukan pembahasan dengan OPD terkait, Pansus III DPRD menyepakati pembahasan draft Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum dapat disetujui.

Ia menjelaskan dari simulasi yang dipaparkan nilai pajak akan naik di setiap kelasnya bila ada kenaikan NJOP 2 – 4 Kali, sehingga Pansus III khawatir Kepala Daerah akan mengambil kebijakan menaikan tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tinggi, walaupun dalam hal ini merupakan wewenang penuh Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Bila kenaikan NJOP dilakukan yang berdampak pada kenaikan nilai pajak yang dibayar khususnya untuk lahan pertanian, Pansus III berpandangan harus ada intensif/keringanan yang diberikan pemerintah daerah yang diberikan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena walapun lahan pertanian tersebut dikelas yang tinggi tetapi hasil pertanian yang dihasilkan rendah,” katanya.

Lahan pertanian yang pajaknya besar akan memberatkan petani dan petani ke depannya akan tergiur untuk menjual lahan pertanian tersebut dan beralih fungsi.

Download Aplikasi Borobudur News (Klik Disini)

“Mengingat masih dalam Masa Pandemi Covid-19, Pansus III DPRD memandang tidaklah tepat untuk menaikkan tarif pajak Bumi dan Bangunan yang mayoritas dari wajib pajak tersebut adalah masyarakat kelas menengah ke bawah,” tambahnya.

Pansus III mengharapkan kepastian data NJOP yang akan dinaikkan oleh Kepala Daerah, sehingga ketika pembahasan di tingkat pansus akan mendapat kejelasan dalam hal melakukan simulasi penghitungan kenaikan nilai pajak di setiap kelasnya.

Pansus III mengharapkan Pemerintah daerah untuk melakukan kajian terlebih dahulu terkait dampak sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha maupun masyarakat bila penerapan pajak progresif ini diberlakukan. Terlebih pada saat ini masih dalam masa Pandemi Covid-19 khawatir akan membebani masyarakat yang nantinya akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“Selain itu, Pemerintah daerah hendaknya melakukan perbaikan data SPPT terlebih dahulu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (ADV)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: