Sistem Pencegahan Korupsi di Pemprov Jateng Raih Penghargaan KPK

BNews—NASIONAL— Sistem pengendalian dan pencegahan korupsi yang diterapkan di Pemprov Jateng mendapatkan apresiasi dari KPK. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemprov Jateng kembali dianugerahi sebagai pemerintah daerah provinsi dengan predikat terbaik.

Penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi bukanlah yang pertama diterima Pemprov Jateng. Sebelumnya, Jateng beberapa kali mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri dan instansi terkait.

Beberapa program pencegahan korupsi memang menjadi fokus utama Ganjar sejak pertama memimpin provinsi ini, 2013 silam. Diantaranya, dengan pembenahan sistem pemeritahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning dilakukan menggunakan sistem digital yang dapat dipantau setiap saat, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat juga dilakukan melalui media sosial.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Gedung KPK Jakarta Selatan (9/12) Gubernur Ganjar Pranowo menerima lansung penghargaan dari Wakil Presiden RI KH Maruf Amin. “Masih banyak yang perlu diperbaiki,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo usai menerima pernghargaan.

Menurutnya, ada beberapa standar lanjut Ganjar belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng. Seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang dan beberapa sistem lain.

DPD PKS Magelang Ramadhan

“Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara,” terangnya.

Disinggung terkait upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan bahwa berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.

“Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit. Misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi,” tutupnya.

Ganjar juga mewajibkan seluruh eselon dari eselon 1 sampai 4 bahkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk melaporkan LHKPN. Selain itu, Ganjar juga melaksanakan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak di pemda-pemda.  (lhr/jar)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: