Tolak Perpanjangan Masa Darurat Covid-19 DIY, Ini Tuntutan Serikat Buruh Jogja

BNews—JOGJAKARTA— Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jogja (Burjo) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) wadul ke DPRD DI Jogjakarta, Jumat (26/6). Mereka terang-terangan menolak kebijakan Pemda DIJ yang memperpanjang status tanggap darurat pandemi covid-19 hingga 31 Juli 2020.

Ketua KSBSI DIJ Dani Eko Wiyono mengatakan, kebijakan tersebut dinilai tidak banyak manfaat. Baik bagi buruh hingga pekerja informal.

”Dampaknya ke buruh banyak, otomatis tidak ada yang kami kerjaan di masa pandemi ini karena perpanjangan tanggap darurat itu,” keluh Dani usai bertemu anggota DPRD DIJ di Kantor DPRD setempat, Jumat (26/6).

Menurut Dani, Pemda membuat kebijakan baru tersebut tanpa memberikan solusi pada permasalahan di masyarakat. Padahal hingga saat ini sudah 38 ribu buruh dan pekerja informal di DIJ yang sudah lama terdampak pandemi covid-19.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (Klik di sini)
DPD PKS Magelang Ramadhan

Semestinya bila pemda membuat aturan baru, mereka juga harus memikirikan solusi dari persoalan yang muncul. Apalagi saat ini sudah banyak masyarakat yang keluar rumah untuk beraktivitas dan tidak mengindahkan protokol kesehatan.

”Kebijakan itu hanya ketakutan politis (pemda) saja. Mestinya dipikirkan solusinya karena tidak efektif,” terangnya.

Sambung Koordinator Burjo Faizal Ma’ruf, para buruh dan tenaga kerja informal tidak pernah diikutkan dalam pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) New Normal Pemda DIJ. Padahal buruh menjadi salah satu pekerjaan yang terdampak pandemi covid.

”Sampai hari ini kami tidak pernah mendapatkan surat undangan, baik melalui surel maupun surat resmi. Tidak ada tanggapan dari Pemda DIJ,” jelasnya.

Semenara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menyebut, program recovery harus masif dilakukan dan dimulai sesegera mungkin. Meskipun, pemda memberlakukan perpanjangan status tanggap darurat. Dengan demikian, masyarakat tidak terlena pada New Normal.

Menurut Huda, recovery di bidang ekonomi harus dilakukan dengan cermat. Program-program yang strategis dibutuhkan mengingat keterbatasan kemampuan anggaran Pemda DIY yang turun drastis.

”Tidak semua hal bisa dilakukan pemda. Justru peran pemda dalam recovery ini diutamakan untuk menstimulasi dan mendukung berbagai kreativitas dan solidaritas yang sudah tumbuh di masyarakat,” pungkasnya (han)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: