100 Sekolah Rakyat Telah Beroperasi, Mensos: Tambah 65 pada September
- calendar_month Rab, 10 Sep 2025
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang pada Selasa (9/9/2025).
BNews–MAGELANG– Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengungkap bahwa program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah menjangkau 100 titik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 43 di Sentra Antasena, Salaman, Kabupaten Magelang, Selasa (9/9/2025).
Selanjutnya, SR akan bertambah menjadi 165 sekolah pada akhir September 2025. “65 titik di akhir September. Merata di beberapa tempat, termasuk di Jawa Tengah,” ungkap Saifullah atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Dia menjelaskan, di wilayah Jawa Tengah ada I A, I B, dan I C. I A beroperasi pada Juli 2025, I B pada Agustus 2025, dan I C pada September 2025.
“Sekarang sudah 100 titik, dan ini menuju 165 titik. Secara umum alhamdulillah berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurut Gus Ipul, anak didik di SRMA 43 Magelang sudah mulai beradaptasi dengan sistem pembelajaran dan tata tertib yang ada.
“Awalnya anak-anak memang perlu waktu untuk adaptasi. Tapi dengan kebersamaan dan kesabaran kepala sekolah, guru, wali asrama, serta wali asuh, anak-anak kini bisa mengikuti tata tertib. Dukungan TNI dan Polri juga berperan penting dalam penguatan kedisiplinan,” ujarnya.
IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan bahwa Kemensos membentuk Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat untuk merespons berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.
“Gugus tugasnya sudah ada. Sekarang penanggung jawab operasionalnya saya. Tapi di kiri kanan saya ada Dikdasmen, ada Menteri PU, ada Menteri PAN RB, ada banyak lagi kementerian yang terlibat sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” paparnya.
Tambah Gus Ipul, ke depan, ada dirjen yang menangani dan struktur yang menangani SR. “Struktur itu yang akan menangani sekolah rakyat. Tetapi tetap berkolaborasi dengan kementerian lain,” ujarnya.
Pembagian tugas, kata Gus Ipul, juga sudah jelas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) bertanggung jawab pada kurikulum, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada sarana dan prasarana, sementara Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan regulasi, dan Sekretariat Kabinet mengawal jalannya program. (mta)
About The Author
- Penulis: BNews 7
Saat ini belum ada komentar