2,5 Juta Produk di Jawa Tengah Telah Bersertifikat Halal, Pemprov Perkuat Ekosistem

BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk lokal. Hingga 7 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat halal sejak program sertifikasi tersebut berjalan pada 2020.

Upaya pengembangan ekosistem halal dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah, pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penguatan keterkaitan ekonomi halal dengan sektor pariwisata ramah muslim.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, menyampaikan bahwa dari total jutaan produk yang telah tersertifikasi halal tersebut, jumlah sertifikat halal yang diterbitkan mencapai 852.083 sertifikat.

“Peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM,” ungkap Ika saat audiensi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang pada Senin, 9 November 2026.

Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal mengalami peningkatan signifikan. Pada 2020, sertifikat yang diterbitkan tercatat sebanyak 667 sertifikat. Jumlah tersebut meningkat menjadi 214.207 sertifikat selama 2026.

Sementara itu, khusus pada 2026, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikasi halal mencapai 831.481 produk.

Untuk mempercepat pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah, BPJPH bersama Pemprov Jateng terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISNII (KLIK)

Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama BPJPH dan 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026. Melalui komitmen tersebut, ditetapkan target capaian sebanyak 557.269 produk tersertifikasi halal pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.

Selain memperkuat kebijakan dan target sertifikasi, Pemprov Jateng juga memperluas akses layanan bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui penyediaan gerai layanan BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota.

Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya melalui kebijakan di tingkat provinsi, tetapi juga harus diwujudkan melalui program dan penganggaran di masing-masing kabupaten/kota.

“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujarnya.

Pemprov Jateng juga tengah merumuskan langkah strategis untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus pengembangan tersebut mencakup penguatan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.

“Setelah dirumuskan, kami akan mendapatkan resume dari Biro Perekonomian untuk menata ekonomi Jawa Tengah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim,” jelasnya.

Taj Yasin menegaskan, penyediaan anggaran untuk pendampingan sertifikasi halal tidak boleh hanya bergantung pada APBD Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitasi sertifikasi cukup besar.

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota didorong ikut berperan melalui penganggaran sesuai mekanisme dan kemampuan masing-masing daerah.

Melalui penguatan kolaborasi, perluasan layanan, dan pendampingan UMKM, Pemprov Jateng berharap semakin banyak produk lokal memperoleh sertifikat halal. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus memperluas peluang pemasaran dan daya saing UMKM di Jawa Tengah. (*)

About The Author

BNews 2

See author's posts