2.596 KPM PKH di Klaten Resmi Keluar dari Data Kemiskinan, Ahmad Luthfi: Sudah Bisa Berdiri Sendiri
- calendar_month 14 menit yang lalu
2.596 Warga Klaten Dientaskan dari Kemiskinan, Siap Hidup Mandiri
BNews-JATENG – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan setelah dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan dan mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada bantuan sosial pemerintah.
Keberhasilan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Wisuda Graduasi Mandiri KPM PKH yang digelar di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan data Tahap I Tahun 2026, jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Klaten mencapai 54.555 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga dinyatakan lulus atau graduasi karena kondisi ekonominya telah membaik.
Sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena merasa telah mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan pemerintah. Sementara 1.604 keluarga lainnya berhasil graduasi setelah memperoleh dukungan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu peserta graduasi mandiri, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, mengaku memutuskan keluar dari kepesertaan PKH karena merasa kondisi ekonomi keluarganya kini sudah lebih baik.
“Graduasi ini bagi kita yang sudah mampu, kalau belum cukup ya belum berani untuk graduasi. Cukup nggak cukup kan kita sendiri yang merasakan, kalau saya sendiri alhamdulilah sudah merasa cukup karena sudah dibantu oleh pemerintah sampai sekarang. Sekarang saya sudah mensyukuri apa yang saya lakukan dari berdagang itu, hasil dari keluarga bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Sri Giatmi yang sekarang berjualan jamu keliling.
Sri Giatmi menceritakan dirinya menjadi penerima PKH sejak 2013. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit hingga kebutuhan sehari-hari maupun uang jajan anak sulit dipenuhi.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Melalui bantuan PKH, ia memperoleh dukungan biaya pendidikan anak, kebutuhan keluarga, hingga pemenuhan gizi. Sebagian bantuan bahkan disisihkan sebagai modal usaha untuk membeli bahan dan peralatan berdagang.
Usaha tersebut kini berkembang dan mampu menjadi sumber penghasilan keluarga. Anak pertamanya telah bekerja di sebuah pabrik dengan penghasilan tetap, sedangkan anak keduanya kini duduk di bangku kelas III SMP.
“Buat teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali,” tutur ibu dua anak tersebut.
Selain prosesi graduasi mandiri, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan modal usaha tersebut mencapai Rp5 juta untuk setiap KPM.
Salah satu penerima bantuan, Tri Suwiyem, warga Kecamatan Klaten Tengah, mengaku memperoleh bantuan peralatan untuk mengembangkan usaha bakso yang telah dirintis selama enam bulan.
“Alhamdulillah saya dapat bantuan peralatan untuk jualan bakso. Usaha sudah berjalan enam bulan. Saya juga sudah graduasi. Program ini bisa mengembangkan usaha kami. Semoga perekonomian kami sekeluarga bisa berjalan lancar, jualan tetap jalan,” ujar Tri Suwiyem.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan ribuan keluarga penerima manfaat yang telah mampu keluar dari kemiskinan dan hidup mandiri.
“Jadi graduasi ini tidak hanya di Klaten, ada juga di Kendal, kemudian ada di Brebes. Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” kata dia.
Menurut Ahmad Luthfi, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat lain yang masih menerima bantuan sosial agar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Ia menegaskan, percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga dunia usaha.
Menurutnya, sinergi tersebut telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025.
“Kolaborasi ini penting untuk mengeroyok masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, keterbukaan data masyarakat miskin di setiap daerah menjadi faktor penting agar berbagai program intervensi dapat tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar