Pemilu 2024, Kabupaten Magelang Masuk Kategori Rawan
BNews—MAGELANG— Bawaslu RI merilis hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional pada 16 Desember 2022 di Redtop Hotel, Jakarta. Proses penyusunan IKP ini dilakukan secara nasional tiap provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia sejak Agustus lalu.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI Loly Suhenti mengatakan, proses penyusunan IKP ini bagian dari upaya Bawaslu dalam mendeteksi dini dan mengetahui tingkat kerawanan di tiap daerah jelang Pemilu 2024.
“IKP ini sebagai deteksi dini bagi semua pihak tidak hanya Bawaslu dalam upaya menekan potensi pelanggaran Pemilu 2024,” ujar Loly saat peluncuran IKP di Jakarta.
Loly menjelaskan, bahwa penyusunan IKP dihimpun dari tahun 2018 sampai dengan Pilkada 2020. Data yang dihimpun tersebut kemudian diolah dari semua wilayah di Indonesia. “Pemetaan kerawanan ini menjadi bahan bagi penyelenggara, termasuk para pihak agar memiliki kewaspadaan dini,” katanya.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch menjelaskan, dari hasil IKP yang diumumkan, Kabupatan Magelang masuk dalam daftar kategori rawan tinggi. Secara nasional terdapat 85 Kabupaten/ kota dengan tingkat kerawanan tinggi.
Adapun Kabupaten Magelang masuk pada urutan nomor 60 dengan indeks : 54,25. “Pada saat kita melakukan asesmen, dari empat dimensi di Kabupaten Magelang memang di aspek kontestasi ada beberapa indikator pernah terjadi,” jelas Aini.
Aini merincikan, merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
“Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel,” katanya.
IKUTI BOROBUDUR NEWS di GOOGLE NEWS (KLIK DISINI)
Selanjutnya, kata Aini, polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
Ketiga, pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus. Terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
Keempat, potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian. Untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan
“Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus. Untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital,” katanya.
Tak hanya itu, lanjut Aini, pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara. Terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan, pihaknya akan memaksimalkan kerja sama dengan para pihak. Meliputi, penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten, peserta pemilu, Polres, Kodim 0705, tokoh masyarakat, tokoh agama serta segenap masyarakat Kabupaten Magelang.
“Sebenarnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dari tiap pemilihan dan pemilu sudah maksimal. Dengan berbagai inovasi yang kita kembangkan namun kita tetap harus kerja keras dan bersinergi dengan semua elemen,” katanya.
Meski begitu, kata Habib, menghadapi Pemilu 2024, karena wilayahnya masuk kategori rawan tinggi, berbagai strategi akan dilakukan. Ragam inovasi yang sudah dilakukan akan dipertahankan dan akan lebih banyak memperkokoh kerja sama antarlembaga dan penguatan tenaga pengawasan hingga tingkat TPS.
“Kita memahami hampir di semua tahapan Pemilu berpotensi ada pelanggaran. Maka upaya pencegahan akan kita lakukan disemua lini tahapan Pemilu. Sehingga indeks rawan tersebut bisa ditekan,” pungkasnya. (*)
About The Author
