Akad Nikah Kini Tak Perlu ke KUA, Begini Prosedur Pelaksanaannya

BNews—NASIONAL Pandemi covid-19 yang tak kunjung usai berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah pelaksanaan pernikahan.

Menyikapi fenomena tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada surat edaran menteri Nomor 06 Tahun 2020. Yakni tentang Pelayanan Nikah dan Terkait Syarat Nikah di Tengah Pandemi.

Kebijakan ini dikeluarkan agar pernikahan tetap bisa dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di era tatanan hidup baru atau New Normal.

Isi kebijakan tersebut diantaranya layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja. Dan pendaftaran bisa dilakukan secara online. Lalu pendaftaran langsung dan pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan protokol pencegahan kesehatan.

Prosesi akad nikah yang menjadi bagian paling penting dalam tahapan pernikahan pun diatur. Akad nikah yang dilakukan di rumah atau kantor KUA hanya boleh dihadiri maksimal sepuluh orang.

”Sementara peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-sebanyaknya 20 persen dari kapasitas ruangan. Dan tidak boleh lebih dari 30 orang,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Selasa (30/6).

KUA juga wajib mengatur waktu, tempat pelaksanaan, petugas dan calon pengantin agar protokol kesehatan berjalan sesuai aturan. Koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan juga dilakukan bila ditemukan dalam pelaksanaannya tidak menerapkan protap kesehatan

Loading...

”maka petugas atau penghulu berhak menolak pelaksanaan akad nikah,” pungkas dia.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (Klik di sini)

Berikut ketentuan lengkap dalam surat edaran:

  1. Layanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan
  2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, surel (e-mail) atau secara langsung ke KUA kecamatan
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah. Dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA kecamatan
  4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
  5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang
  6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20 persen dari kapasitas ruangan. Dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang
  7. KUA kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin. Waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya
  8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, kepala KUA kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait. Dan atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat
  9. Dalam hal protokol kesehatan dan/ atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir
  10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada ketua gugus tugas kecamatan
  11. Kepala Kantor Kemenag kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: