Akademi TNI : Walikota Magelang Diminta Segera Serahkan Aset dan Jangan Ego

BNews–MAGELANG–Akademi TNI meminta agar Walikota Magelang dapat menurunkan ego sektoral dan mengembalikan aset yang telah ditempati Pemerintah Kota Magelang sejak tahun 1985 silam. Dikembalikan kepada Akademi TNI sebagai pemilik aset yang sah.

Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono mengatakan bahwa aset yang menjadi kompleks perkantoran Pemerintah Kota Magelang saat ini merupakan milik Akademi TNI. Gedung tersebut dibangun pada tahun 1982. Namun demikian, pada saat pembangunan selesai tahun 1985, Panglima TNI kala itu mengeluarkan perintah bahwa Mako Akabri tidak jadi di Magelang, tetapi tetap di Jakarta.

“Gedung yang baru selesai saat itu tidak jadi digunakan Mako Akabri. Saat itu, Mendagri memerintahkan Walikota Magelang kala itu untuk menggunakan kantor Mako Akabri sebagai kantor Pemkot Megelang,” katanya, saat dikonfirmasi wartawan pada acara Penutupan Pendidikan Taruna tingkat IV Akademi Militer (Akmil) 2020 di Lapangan Pancasila Akmil Magelang, Senin (6/7/2020).

Temukan Musik Keren Disini

Menurutnya, dalam perintah tersebut tidak ada berita acara yang melibatkan Mako Akabari selaku pemilik tanah yang sah. Kemudian pada tahun 2011 muncul temuan BPK bahwa barang milik negara, dalam hal ini Mako Akabri, digunakan pihak lain.

“Tidak ada berita acara. Sertifikat masih ada di tempat saya. 40.000 meter persegi,” tandas Bambang.

Selanjutnya pada kurun waktu tersebut hingga sekarang, kurang lebih sembilan kali pertemuan telah dilakukan antara Akademi TNI dengan Pemkot Magelang, tetapi tidak membuahkan hasil.

Tambahnya, penggunaan aset tersebut cukup mendesak bagi Akademi TNI mengingat saat ini masih menumpang di Akmil. “Saya sendiri Komandan Jenderal Akademi TNI tidak punya kantor di Magelang ini,” paparnya.

Pihak Akademi TNI pun sudah bicara dengan presiden, Mendagri, dan pihak terkait lainnya. Menurut Bambang, Mendagri mengatakan untuk menggantikan lahan tersebut negara perlu biaya lebih kurang Rp200 miliar dan itu tidak memungkinkan.

“Apalagi dari Bapenas juga menyampaikan bahwa itu tidak masuk dalam RPJMN, bukan proyek nasional dan sebagainya. Jadi sulit kita,” terangnya.

Oleh karenanya pilihan kedua, yakni Pemkot Magelang kembali ke kantor yang lama menjadi pilihan terbaik. Langkah itu tidak memerlukan anggaran yang besar.

“Tentu tidak serta merta hari ini, silakan diatur. Kita bantu untuk pindah. Bisa enam bulan atau satu tahun. Kita tidak buat gaduh. Monggo kita koordinasi,” jelasnya.

Download Musik Keren Disini

Bambang menegaskan bahwa jalur hukum tidak akan ditempuh, mengingat kepemilikan aset sudah sangat jelas. Sementara pemasangan plang dilakukan untuk mempertegas status aset.

“Tidak akan menggugat lewat jalur hukum karena itu milik Akademi TNI,” pungkasnya. (mta)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: