Bawaslu Magelang Tekankan Pentingnya Desa Pengawas Jelang Pilkades Serentak

BNews—PAKIS—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang menggelar Sosialisasi Desa Pengawasan ’Masyarakat Sadar Demokrasi’ di Kecitran, Ketundan, Pakis, Kabupaten Magelang, kemarin (19/10). Diharapkan dengan kehadiran Desa pengawas, masyarakat semakin sadar dengan demokrasi. Serta paham hak dan tanggung jawab dalam pemilihan umum demi mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas.

Dihadapan ratusan warga yang tinggal di desa tertinggi di Kabupaten Magelang, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh mengingatkan pentingnya Desa Pengawasan. Diterangkan Habib, Rumah Pengawasan bukan diartikan masyarakatnya akan diawasi. Namun sebaliknya masyarakat diminta partisipasinya untuk turut mengawasi dan melaporkan segala bentuk pelanggaran dalam proses kepemiluan.

Advertisements


”Kabupaten Magelang memiliki 372 desa dan tidak mungkin Bawaslu dengan personel yang tidak banyak mengawasi desa satu persatu,” kata Habib.


Diterangkan dia, Dusun Kecitran, Desa Ketundan, Kecatan Pakis memiliki catatan tersendiri khususnya dalam beberapa gelaran pilkada Kabupaten Magelang . Pilkada 2013 misalnya, dari jumlah DPT yakni 321 pemilih tingkat partisipasi di dusun tersebut mencapai 100 persen.

Namun ketika dilakukan pendekatan mendalam, ditemukan fakta sebagian warga saat pencoblosan datang ke TPS 03 untuk menyerahkan undangan C6 kemudian pergi ke sawah. Menurut menuturan mantan KPPS Supomo, mereka mempercayakan kepada orang lain untuk mencobloskan paslon yang didukungnya. Uniknya, pencoblosan tersebut diketahui dan dilakukan berdasarkan persetujuan saksi dan KPPS.

”Salah satu alasan kenapa partisipasi pemilih pada 2013 mencapai 100 persen karena karakter masyarakat yang polos, lugu, saling percaya dan aksesbilitas rendah. Lokasi Kecitran ini berada di punggung Merbabu sehingga akses informasi sangat terbatas” paparnya.

Masih diceritakan Habib, di Pilkada 2018 sudah menunjukkan kemajuan cukup signifikan namun tetap dengan beberapa catatan. Tingkat partisipasi mencapai 85 persen dengan DPT 260 pemilih.

Meski partisipasi menurun dari tahun 2013 namun angka tersebut riil masyarakat yang terdata, di DPT dan hadir di TPS. Selain itu DPT tahun 2018 menurun lantaran ada 53 warga dalam satu dusun tidak masuk DPT.

”Dengan hadirnya program Desa Pengawasan semoga di pemilu 2013 yang keliru, 2018 sudah baik dan 2024 jangan jeblok. Tetapi harus semakin baik dan meningkat. Begitu juga kualitas demokrasi di desa,” tegasnya.

Imbuh Habib, Desa Pengawasan rencananya akan launching awal November. Setelah Bawaslu membidani melahirkan Desa Pengawasan kemudian menjadi warga di Ketundan. Harapannya, pemerintah desa mensupport dan menjadi kendali program dengan Bawaslu sebagai mitra kerja.

”Selama ini banyak desa menganggarkan bantuan dana desa untuk fokus pada pembangunan fisik. Ke depan arahan pemerintah juga harus meningkatkan kualitas SDM. Kami berharap pemerintah desa mendukung dengan program pemberdayaan masyarakat soal demokrasi kepemiluan,” pungkas Habib. (han)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: