Bendera One Piece Dibilang Simbol Makar? DPR RI Langsung Minta Aparat Bertindak!
- calendar_month Jum, 1 Agu 2025
Ilustrasi kendaraan memasang bendera one piece jelang HUT Kemerdekaan RI ke 80
BNews–NASIONAL– Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, angkat bicara terkait maraknya fenomena pengibaran bendera Jolly Roger; bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami yang menjadi ikon dalam manga dan anime Jepang, One Piece.
Fenomena ini tengah viral dan memicu perdebatan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Firman, aksi pengibaran bendera bajak laut yang populer lewat serial One Piece tersebut bukan sekadar ekspresi budaya pop, melainkan sudah masuk kategori tindakan provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan, tidak boleh,” tegas Firman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Firman meminta aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam terhadap masyarakat yang masih mengibarkan bendera tersebut.
Ia menilai tindakan ini tidak bisa dianggap remeh karena memiliki muatan simbolik yang dapat merusak ketertiban umum.
“Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh. Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas,” lanjutnya.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Ia juga menambahkan bahwa aparat perlu menelusuri aktor di balik pengibaran bendera Jolly Roger dan menggali motif sebenarnya dari aksi tersebut.
“Minimal mereka yang melakukan, dilakukan ya, interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya, dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka,” kata Firman menekankan.
Sebagai informasi, dalam dunia fiksi One Piece, bendera Jolly Roger dikenal sebagai lambang kebebasan para bajak laut yang menolak tunduk pada sistem dan kekuasaan pemerintah dunia yang dipandang tidak adil.
Namun, belakangan pengibaran bendera ini di dunia nyata justru dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah dan kian ramai diunggah di berbagai platform media sosial.
Fenomena ini kini menjadi perhatian serius berbagai kalangan, termasuk legislatif, karena dinilai berpotensi menciptakan; keresahan sosial dan disalahartikan sebagai bentuk simbolik perlawanan terhadap negara. (*)
About The Author
- Penulis: Borobudur News
Saat ini belum ada komentar