Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Ahmad Luthfi: Sudah Berkali-kali Kami Ingatkan
- calendar_month Rab, 29 Jul 2026
Ahmad Luthfi Prihatin Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK
BNews—JATENG— Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan keprihatinannya atas kabar Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat ditemui di kantornya, Rabu (29/7/2026). Ia mengaku sangat menyesalkan peristiwa tersebut, mengingat berbagai upaya pencegahan korupsi telah dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali,” kata Luthfi saat ditemui di kantornya, Rabu, 29 Juli 2026.
Pemprov Jateng Klaim Maksimalkan Upaya Pencegahan Korupsi
Ahmad Luthfi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama berbagai pihak telah menjalankan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Upaya tersebut antara lain melalui retret kepala daerah, pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (Korsupgah) bersama KPK, hingga penandatanganan pakta integritas.
Menurutnya, berbagai peringatan juga telah berulang kali disampaikan kepada para kepala daerah agar tidak melakukan pelanggaran hukum.
“Sudah sampai nyinyir kita sampaikan. Pasca adanya OTT juga sudah kami kumpulkan lagi, kasih peringatan lagi,” jelasnya.
Tunggu Penjelasan Resmi KPK Terkait Dugaan Kasus
Terkait dugaan jual beli jabatan dan gratifikasi yang menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.
Meski demikian, ia memastikan bahwa sistem pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan sistem meritokrasi.
Menurutnya, sistem tersebut diterapkan dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, termasuk pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jabatan itu adalah amanah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Gubernur Jawa Tengah terdahulu yang sudah menciptakan namanya sistem meritokrasi. Kita tinggal meneruskan, kemudian saya tambahi no titip-titip no jastip. Kalau ada, saya sendiri yang akan mendindak,” tegasnya.
Ingatkan Pejabat Tidak Menyalahgunakan Wewenang
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi kembali mengingatkan seluruh pejabat publik, termasuk kepala daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar selalu menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap seluruh penyelenggara pemerintahan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat dan pelayanan publik.
Pemprov Siapkan Pendampingan untuk Pemkab Pemalang
Terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu proses lebih lanjut dari KPK.
Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan tim pendamping untuk membantu Pemerintah Kabupaten Pemalang agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan publik kepada masyarakat serta seluruh kegiatan pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berlangsung lancar tanpa hambatan. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2
Saat ini belum ada komentar