Cegah Kebocoran Data, Pemprov Jawa Tengah Deklarasikan Forkomsanda
- calendar_month 14 menit yang lalu

Cegah Kebocoran Data dan Gangguan Layanan Publik, Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda
BNews-JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda). Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan keamanan siber, mencegah kebocoran data, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.
Deklarasi Forkomsanda Jawa Tengah digelar di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.
Taj Yasin mengatakan, pembentukan Forkomsanda diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi yang dikelola instansi pemerintah.
“Dengan adanya terbentuknya Forkom Sandi ini kami berharap pelayanan kita semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat ,” kata Taj Yasin.
Menurutnya, keamanan data menjadi persoalan penting di tengah percepatan transformasi digital pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan kepada pemerintah terlindungi dengan baik.
Melalui Forkomsanda, pemerintah berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa data yang dihimpun untuk kepentingan pelayanan dikelola secara aman melalui penguatan sistem komunikasi, persandian, dan keamanan siber.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Taj Yasin menjelaskan, transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan berbagai risiko, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan publik.
Karena itu, menurutnya, keamanan siber tidak dapat ditangani secara sektoral. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Lima Agenda Prioritas Forkomsanda Jawa Tengah
Dalam pelaksanaannya, Taj Yasin menyampaikan lima agenda prioritas yang perlu dijalankan Forkomsanda Jawa Tengah.
Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.
Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden.
Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar semakin cerdas dan waspada dalam memanfaatkan teknologi.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Taj Yasin menegaskan, keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi maupun terselenggaranya rapat koordinasi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Sejumlah hasil yang diharapkan antara lain terbentuknya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor, tersusunnya peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, serta terlaksananya deteksi dini dan penanganan insiden secara terpadu.
Selain itu, Forkomsanda diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kematangan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.
BSSN Dorong Kolaborasi Keamanan Siber hingga Tingkat Daerah
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama antara BSSN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.
Menurutnya, transformasi digital harus didukung sistem keamanan siber yang memadai. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.
Terlebih, dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia, proses penghimpunan data berlangsung secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengamanan perlu dibangun secara kolaboratif sejak dari sumber data.
Nugroho juga mengingatkan bahwa tantangan keamanan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Modus, bentuk, taktik, dan teknik serangan yang dilakukan pelaku kejahatan siber semakin beragam dan kompleks.
Salah satu tantangan baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia sehingga korban lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.
CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)
Selain itu, pelaku serangan siber memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.
Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam membangun sistem pertahanan siber yang kuat. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga diperlukan agar masyarakat maupun aparatur pemerintah tidak mudah menjadi korban manipulasi digital.
Melalui pembentukan Forkomsanda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BSSN dan seluruh unsur terkait berharap ketahanan siber daerah semakin kuat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga keamanan data pribadi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan publik berbasis digital di Jawa Tengah. (*)
About The Author
- Penulis: BNews 2





Saat ini belum ada komentar