Di Magelang Kementrian PU PR Bakal Sederhanakan Perijinan

BNews–MERTOYUDAN-– Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020 Wilayah Jawa resmi dibuka. Kegiatan ini berlangsung kemarin Rabu (12/2/2020) di Hotel Grand Artos, Kabupaten Magelang.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, membuka Konsultasi Regional khusus Wilayah Jawa yang dilaksanakan dari tanggal 12-14 Februari 2020 mendatang. “Konsultasi regional bidang PUPR kali ini dilaksanakan khusus untuk wilayah Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan Program Kerja Presiden selama lima tahun mendatang yang disampaikan pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019 lalu,” ungkap Anita Firmanti.

Dalam acara tersebut terdapat lima arahan yang disampaikan sebagai pedoman. Pertama adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kompetensi dari SDM harus terus ditingkatkan agar dapat bersaing di dunia yang semakin global,” jelasnya.

Kedua, pengembangan pembangunan infrastruktur. “Konsultasi regional ini sebagai langkah awal untuk menyiapkan program di tahun 2021 dengan lebih baik,” tambahnya.

Ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi.
Terakhir, transformasi ekonomi.

“Infrastruktur yang ditekankan oleh presiden, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata untuk mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat nilai tambah perekonomian rakyat,” ujarnya.

“Penyederhanaan regulasi, sekarang kita merasakan ada omnibus Law untuk beberapa bidang dan PUPR cukup banyak terkena dampak, khususnya terkait dengan IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan. Penyederhanaan birokrasi, kita akan segera melakukan perubahan organisasi di PUPR. Transformasi ekonomi yakni pergeseran dari ketergantungan kita pada SDA, menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi,” paparnya saat sambutannya pada acara pembukaan.

Anita menjelaskan juga, bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting di dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Namun demikian, sejumlah tantangan pembangunan infrastruktur ke depan perlu diperhatikan.

“Pertama, di tingkat global, Indeks Daya Saing infrastruktur indonesia saat ini masih di posisi 50 menurut Global Competitiveness report tahun 2019.
Lalu di tingkat regional, pertumbuhan perkotaan Asia yang sangat cepat.
Saat ini di Asia, penduduk perkotaan mencapai tahun 2017-2050 mencapai 70 persen atau 3 miliar jiwa,” jelasnya.

Ia (Anita), menyampaikan juga bahwa hal ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena kota merupakan engine of growth. “Tentunya ini berdampak kepada peningkatan kebutuhan infrastruktur dasar, perumahan, energi, dan infrastruktur pendukung lainnya,” terangnya.

“Di tingkat nasional, sudah mulai adanya revolusi industri 4.0 yang berpotensi menyebabkan hilangnya bidang pekerjaan yang digantikan automatisasi. Pemanfaatan TIK untuk infrastruktur PUPR, mencakup digitalisasi, connectivity, computer power, human machine interface, dan analytics intelligence,” bebernya.

Perlu diketahui, sejak tahun 2015-2019, KemenPUPR telah berbuat banyak dalam membangun infrastruktur. Hal ini terlihat pada pencapaian pembangunan infrastruktur PUPR 2015-2019.
Sebanyak 61 bendungan terdiri dari 45 bendungan baru dan 16 yang sudah diselesaikan.

Satu juta hektar pembangunan dan peningkatan irigasi.
Penyediaan air baku sebesar 30 meter kubik per detik, 1.212 embung telah dibangun, 330 buah sarana prasara pengendali sedimen dan lahan dan 1.485 kilometer pengendali daya rusak air yang juga dibangun.

“Untuk mendukung konektivitas, capaian pembangunan jalan tol hingga 2019, telah tercapai 1.500 kilometer.
Jalan baru sejumlah 3.667 kilometer.
Jembatan baru sebanyak 58.346 meter.
Di bidang permukiman hingga 2019, kawasan kumuh perkotaan ditangani sejumlah 32.220 hektar, SPAM untuk 5.366 liter per detik, sanitasi persampahan untuk 10.207.000 KK.
Di bidang perumahan, terbangun 4.790.000 unit, termasuk untuk Rusun, Rusus, TSU dan juga peningkatan swadaya. FLPP, terdapat 914.000 unit.

“Di tahun 2020 ini, kami masih terus bekerja keras untuk mencapai target yang dicanangkan RPJMN 2020-2024. Dari tujuh agenda nasional, terdapat dua agenda keguiatan yang terkait PUPR, yaitu pertama mengembangakna wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis antara lain, kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan, sebagai pusat produksi. Kita memiliki 27 kawasan industri dan 18 kawasan ekonomi khusus, sebagai pusat pengolahan sumber daya alam,” tutur Anita.

Kementerian PUPR juga mendorong Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan 10 destinasi pariwisata prioritas, termasuk Borobudur sebagai satu dari beberapa destinasi pariwisata prioritas. “Konreg ini juga didekatkan dengan prioritas pembangunan pariwisata nasional,” pungkasnya. (*/bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: