DPRD Pertanyakan Langkah Pemkab Magelang Terkait Program Penanganan Covid-19


BNews–MUNGKID– Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang dinilai belum maksimal dalam mengambil langkah berkaitan dengan penanganan Covid-19. Belum nampak tindakan mitigasi komprehensif untuk menekan dampak dan penyebaran wabah corona.


Hal tersebut disampaikan Fiqi Akhmad, anggota Satgas Pengawas Covid-19 DPRD Kabupaten Magelang kemarin (30/4/2020). “Mereka harus segera mengambil tindakan tersebut. Jika tindakan mitigasi komprehensif tidak segera dilakukan, maka potensi penyebaran wabah ini kemungkinan akan semakin meluas,” kata anggota Fraksi PKS ini.


Seperti diketahui, hingga kemarin (30/04) sebanyak 10 kecamatan dengan 29 Desa di Kabupaten Magelang tergolong ke dalam zona merah. Hal ini karena diketahui terdapat warga yang terpapar virus corona.


Dari 26 desa ini, sebagian diketahui positif corona, dan sebagian lainnya meninggal dunia. “Kunci untuk meredam penyebaran virus corona adalah dengan mengetahui pemetaan persebarannya di Kabupaten Magelang. Data ini akan didapatkan setelah uji sampel corona dilaksanakan,” imbuhnya.


Ia juga menerangkan, bahwa tahap penanganan kebencanaan secara umum dibagi menjadi dua. fase kedaruratan dan fase recovery.

Pada fase kedaruratan ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yakni diantaranya pencegahan penularan, penanganan korban, dan penanganan dampak yang bersifat langsung dan berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat,” terangnya.


Dalam hal tersebut, lanjutnya Satgas DPRD terus mendorong Gugus Tugas Covid-19 khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan tindakan preventif, promotif, dan informatif.

“Kami mendorong Dinkes dan RSU untuk segera melakukan uji corona dengan menggunakan PCR. Itu karena tingkat validasinya lebih tinggi dari pada rapid test. Tenaga Kesehatan harus diprioritaskan agar mereka merasa aman dan nyaman saat terjun di lapangan,” paparnya.


Menurutnya, pengujian sampel dengan PCR dapat diketahui hasilnya dalam hitungan jam. Sehingga metode ini disarankan oleh Satgas DPRD untuk segera diaplikasikan kepada seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Magelang.


“Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BNPB pada rapat Komisi VIII DPR RI (Senin, 06/04/2020). Bahwasanya ke depan akan dilakukan pengujian sampel dengan PCR, karena rapid test diketahui nilai validasinya rendah,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: