Duh, Anggota Panwaslu Ngaku Belum Baca UU

        BNews–MAGELANG– Kinerja panitia pengawas pemilu Kota Magelang disorot. Dalam beberapa kesempatan ditemui wartawan dan masyarakat lembaga pengawas itu mengaku belum membaca undang-undang.
       “Panwaslu beberapa kali saat kita minta konfirmasi terkait sejumlah kasus mengaku belum baca UU dan belum mengetahui info pelanggaran. Ini kan ppayah,” kata Direktur Lembaga Demokrasi Peduli Pemilu (LDPP) Kota Magelang Slamet Rochim.
       Hal ini membuat sampai saat ini belum ada pelanggaran pemilu yang ditindak. “Panwaslu Kota Magelang masih ragu-ragu dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu. Dalihnya kurang masuk akal, belum baca Undang-Undang Pemilu, belum dapat laporan warga dan lain sebagainya, padahal pelanggaran sudah jelas di depan mata,” tutur Rochim.
          Rochim menjelaskan, sebenarnya Panwaslu memiliki dua dasar pijakan untuk menindak pelanggaran. Yakni laporan masyarakat dan temuan. “Kalau hanya mengandalkan laporan artinya hanya pasif. Seharusnya Panwaslu juga proaktif, ada temuan harus segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
       Salah satu kasus yang tidak diketahui Panwaslu, kata dia adalah , ada dugaan ketidaknetralan PNS yang dilakukan Camat Magelang Selatan, Hamzah Kholifi. “Padahal Sang Camat jelas-jelas mengarahkan seorang penjaga malam di Kecamatan Magelang Selatan,  Hubertus Luancame,52,  untuk mendukung salah satu calon, bahkan karena tidak mau mengikuti pilihan  sang Camat, yang bersangkutan terancam dipecat, berarti kan sudah jelas, Camat ikut terlibat dalam aktifitas politik, turut mendukung dan mengarahkan ke salah satu calon,” ungkapnya.
        Panwaslu Kota Magelang Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga, Agung Pramudyanto menanggapi saat dikonfirmasi baru mengaku, akan coba mengkaji kasus itu. Pihaknya merasa tertarik dengan kasus tersebut, sebab, melibatkan Camat yang notabene adalah PNS.
“Sejauh ini, kami (Panwaslu Kota Magelang, red) belum mendapat laporan terkait kasus tersebut. Tapi, kami akan coba mengkajinya, mengingat kasus itu menyangkut netralitas PNS. Berita yang beredar di media massa, kami anggap sebagai laporan masyarakat, dalam waktu dekat ini kita akan menggelar rapat pleno menyikapi hal tersebut,” pungkasnya. (ie)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: