Ganjar : Jangan Ada Praktik Kolusi Saat PPDB, Ajarkan Integritas Pada Anak
BNews—JATENG—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta proses PPDB online tahun ini dilaksanakan dengan jujur. Salah satunya dengan tidak melakukan praktik kolusi saat pendaftaran.
Dia menuturkan, hendaknya anak-anak diajarkan perilaku integritas serta jujur dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah. Jika nanti harus ada kebijakan, biarlah menjadi keputusan terakhir yang diambil.
“Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasane, tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini, alasan itu. Intinya pokoke piye carane masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan,” tutur Ganjar di kompleks kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang, kemarin (18/6/2020).
Menurutnya, yang terpenting adalah mengajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas. “Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya enggak baik,” kata dia.
Hal itu disampaikan Ganjar, setelah adanya tindakan warga yang kurang bijak saat menyertakan berkas PPDB online. Seperti, kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai atau masalah KK lain yang banyak ditanyakan masyarakat.
“Ketentuannya itu, KK satu tahun, maka jika satu tahun silakan diurus. Dan ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan atau tidak satu tahun, dikhawatirkan ini modus mendekati sekolah,” singgungnya.
Kemudian juga mengenai surat pindah tugas kerja orang tua, bisa disertakan dalam pendaftaran. “Tinggal pindah beneran atau tidak, kita verifikasi. Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah, dan sebagainya, itu memang sering kali tidak clear,” tandas Ganjar.
Dia menjelaskan, mengenai KK, bisa ikut saudaranya dulu atau kos dulu yang dekat dengan sekolah. Jika membutuhkan bantuan, Ganjar mempersilakan warga untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem online PPDB.
”Siswa agar dilatih integritas termasuk dengan model zonasi, maka nantinya tidak akan ada kesan gap atau jarak,” jelasnya.
Download Musik Keren Disini
Tambah Ganjar, saat ini masyarakat tak perlu khawatir saat mendaftar. Sebab akses NIK yang semula hanya 300 ribu per hari, sudah ditambah kapasitasnya.
”Saat ini satu juta per hari pengakses bisa membukanya. Enggak ada kendala. Servernya juga enggak ada kendala,” pungkasnya. (lhr/mta)