Ganti Rugi Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah Di Sawitan Masih Dikaji

BNews–MAGELANG– Terkait pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Sawitan Kabupaten Magelang masih terus berjalan prosesnya. Saat ini masih dalam tahap persiapan pengadaan lahan oleh panitia pembangunan MAJT.

Meski demikian, muncul beberapa polemik di tengah masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Salah satunya terkait dampak ekonomi bagi pengusaha yang berjalan di lokasi tersebut.

Sebut saja salah satunya Sri Yuda Purwoko, yang merupakan pengusaha konveksi dan bordir di sebuah ruko di sekitar Masjid An-Nur Sawitan yang akan dibangun MAJT. Ia mengaku kebingungan terkait ganti rugi dampak bagi dirinya.

“Ruko ini saya sewa 7 tahun, dan masih tersisa 2 tahun. Baru ada informasi pembangunan saja karyawan saya yang berjumlah 10 orang pada berhenti takut menganggur. Siapa yang mau ganti rugi,” katanya kepada awak media kemarin (18/11/2021).

Mbah Pur sapaan akrabnya juga menyebutkan bahwa dirinya pernah ditemui tim aprassial untuk pengaji nilai tanah bangunan untuk proyek MAJT. Mereka, kata Mbah Pur bilang kepadanya dan pemilik lahan bahwa ganti rui bagi penyewa ditanggung pemilik.

“Saat mendengar itu saya dan pemilik ruko lantai 3 ini kaget. Pasalnya ruko lantai tiga tersebut masa sewa masih 2 tahun dan sudah saya bangun lebih memiliki nilai jual tinggi. Saya harap dalam hal ini pemerintah hadir, bagi yang terdampak baik lahan bangunan dan ekonomi di sekitar proyek,” tandasnya.

Sementar pemilik ruko tersebut, H. Nurokhim membenar apa yang dikatakan oleh Mbah Pur selalu penyewa. “Benar ruko itu dibangun dan diperbaiki lebih bernilai oleh penyewa. Dan waktu sewa masih 2 tahun,” katanya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Terkait ganti rugi tersebut lanjutnya harus dari pemerintah bukan dari dirinya. “Ini yang ganti ya pemerintah. Kan saya gak niat jual ruko tetapi mau tak mau harus dijual karena proyek tersebut,” tambahnya.

Terpisah ditemui di Kantornya Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan DPUPR Kabupaten Magelang, Adang Atfan Ludhantono, mengatakan proyek MAJT masih dalam tahap kajian.

“Masih dalam tahap kajian oleh tim  dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau nama lain tim appraisal untuk nilai tanah dan bangunan,” katanya yang juga ikut panitia pengadaan lahan MAJT dari Kabupaten Magelang.

Adang juga menegaskan bahwa terkait proyek MAJT untuk surat AMDAL nya sudah keluar lengkap sejak 9 Februari 2021 lalu. “Jadi dalam pengkajian oleh KJPP ini juga termasuk dampak yang terpengaruh dalam pembangunan MAJT kedepan,” imbuhnya.

Menanggapi adanya polemik di masyarakat tersebut, lanjut Adang adalah menjadi masukan pihaknya. “Itu nanti jadi catatan kami setelah menerima laporan dari KJPP sebelum kami serahkan ke Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Karena pembangunan dilaksanakan oleh mereka di Provinsi,” paparnya.

Diakuinya juga bahwa sebelumnya sudah dilakukan konsultasi publik bersama KJPP juga. Hal ini termasuk data mentah kajian KJPP untuk persiapan nilai lahan dan bangunan terdampak.

“Kemarin sudah ada pertemuan namun ternyata da yang kurang seperti kanopi belum masih penggantian. Nanti jenis tanaman di lahan pertanian juga termasuk dicatat. Nanti kalau KJPP selesai baru bisa menentukan nominalnya,” ujarnya.

Ditanya soal target, Adang menyampaikan kalau menurut rencana akhir tahun 2021 ini harus selesai pembayaran. “Jadi ini prosesnya masih menunggu kajian dari KJPP, terus musyawarah lagi dengan masyarakat. Kalau cepat akhir Desember 2021 sudah terbayarkan,” pungkasnya. (bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: