Ganti Rugi Tanah Korban Erupsi Merapi 1961 Belum Selesai

BNews–MUNGKID– Erupsi Merapi tahun 1961 ternyata masih meninggalkan pekerjaan rumah Pemkab Magelang hingga tahun 2020 ini. Dimana ganti rugi korban Merapi yang transpigrasi ke Lampung belum usai.

Kemarin 23 Januari 2020, perwakilan Ombudsman RI bertemu dengan dengan Bupati Magelang Zaenal Arifin di kantornya. Kedatangan mereka guna melakukan pembahasan terkait ganti rugi tersebut. 

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi turut mendampingi Bupati mengatakan, Pemkab Magelang dalam posisi selalu hadir dalam setiap permasalahan. “Hal ini termasuk dalam permasalahan eks Kali Gesik dan Ngori. Dalam hal ini Pemkab telah beberapa kali melakukan upaya-upaya sesuai dengan arahan dari Ombudsman RI,” katanya.

Disebutkannya, bahwa hasil pertemuan tersebut sudah mengerucut dan lebih konkret. “Nanti Pemkab Magelang sesuai arahan Ombudsman dan Bapak Bupati akan membentuk tim pengawasan. Tugasnya mengawasi dan menginventarisasi tentang objek-objek tanah yang saat ini sudah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana dan daerah terlarang,” imbuhnya.

“Tentunya hal tersebut sesuai dengan keputusan gubernur sebelumnya bahwa kawasan itu harus dilindungi dan tidak boleh ada aktivitas hunian dan sebagainya sehingga menghindarkan dari bencana,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam pengawasan tersebut juga termasuk menginventarisasi objek-objek lama, kemudian tanah-tanah yang masih dimanfaatkan warga masyarakat. Nantinya hasil pengawasan dan inventarisasi tersebut akan dilaporkan pada Ombudsman. 

“Kami akan koordinasi dengan Pemprov terkait penetapan areal lahan yang akan dibentuk oleh tim provinsi. Mudah-mudahan bisa membantu dalam rangka berkoordinasi menyelesaikan permasalahan yang akan dibentuk tim terpadu oleh provinsi Jawa Tengah,” tandasnya.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Sementara perwakilan dari Ombudsman RI, Ninik Rahayu menambahkan pertemuan tersebut menindaklanjuti aduan warga terkait dengan korban Merapi tahun 1961. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian laporan akhir hasil pemeriksaan untuk penyelesaian ganti rugi korban Merapi. 

“Alhamdulillah di pertemuan ini kemudian selangkah lebih maju lagi menindaklanjuti dari pertemuan sebelumnya di provinsi akan dibentuk tim pengawasan di tingkat kabupaten. Pengawasan itu untuk mengendalikan supaya tidak boleh ada proses jual beli,” tambahnya.

Ia menjelaskan, untuk Tim pengawasan tersebut salah satunya melakukan pendataan ulang jumlah warga dan objek-objek yang ada di situ termasuk beberapa lahan yang sudah pindah tangan dari pemilik sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga meminta provinsi untuk membentuk tim terpadu dengan melibatkan BPN. 

“Terkait kejadian tahun 1961, kita tidak bisa grusa-grusu dan tidak bisa cepat karena kejadian sudah lama. Selain itu, perlu kehati-hatian,” jelasnya. 

“Di satu sisi warga masyarakat yang dulu menjadi korban dan keluarganya dan turunannya mungkin ahli waris dan seterusnya berpindah ke Lampung itu dengan kebijakan transmigrasi. Mereka masih merasa bagaimana dengan ganti rugi lahannya yang diposisikan sebagai lahan terdampak dan dikatakan sebagai lahan kawasan terlarang,” paparnya.

“Tapi ini kan masih upaya karena proses ini tidak bisa cepat,” pungkasnya. (*bsn)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: