Gayeng, Rapat Paripurna R APBD Diwarnai Interupsi

       BNews–MAGELANG– Rapat Paripurna penyerahan RAPBD 2017 di gedung DPRD diwarnai sejumlah interupsi, siang tadi. Tidak hanya itu rapat kali ini juga dipenuhi puluhan kepala desa yang memantau proses pembahasan APBD.
     Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sariyan Adi Yanto itu awalnya berjalan seperti biasa hingga proses penyerahan draft Raperda dari Pemkab Magelang ke DPR oleh Plt Sekda Agung Trijaya yang mewakili Bupati. Namun, begitu sidang hendak ditutup sejumlah anggota DPRD melayangkan interupsi.
     Interupsi diungkapkan oleh hampir semua perwakilan fraksi di DPRD. Ketua Fraksi PPP M Sobikin dalam interupsinya mengatakan bahwa kondisi Pemkab Magelang saat ini dianggap kurang sehat. Banyak pejabat strategis justru kosonh dan disini oleh pelaksana tugas.
      “Dalam penataan OPD kemarin seharusnya bisa langsung di isi karena banyak pejabat yang memenuhi syarat,” katanya.
       Dia menilai kekosongan jabatan ini dipastikan akan menganggu jalannya pemerintahan. Sehingga proses pelayanan kepada masyarakat pasti terhambat.
       Ketua Fraksi PAN DPRD Ahmad Sarwo Edi menyoroti hal yang sama dia menilai tidak ada upaya dari Pemkab Magelang menyelesaikan masalah Plt.”Hampir setiap rapat Paripurna selalu kita singgung soal ini tapi sampai sekarang belum juga ada penyelesaian bahkan jumlahnya semakin banyak,” papar dia.
       Menurutnya, pernyataan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah beberapa waktu lalu bahwa soal plt hanya menunggu ijin Bupati magelang akan ditunggu pembuktiannya.
      Ketua Fraksi Gerindra Darmawan Sutikno juga melakukan interupsi. Diamenyoriti proses pembangunan Pasar Muntilan yang molor dari perencanaan. Hal ini, kata dia dikarenakan buruknya perencanaan dan koordinasi Pemkab Magelang. “Tahun 2016 lalu seharusnya pasar sudah dibangun tapi sampai sekarang belum terealisasi. Manajemen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan saya nilai gagal,” papar dia.
       Pemkab, kata dia terkesan mempermainkan nasib 3000 pedagang Muntilan. “Saya berharap pasar segera dibangun jangan sandra para pedagang dengan ketidak pastian,” katanya.
       Anggota Fraksi PDI Perjuangan M Yusuf Sakir juga melakukan interupsi serupa. Dia menilai proses pembahasan APBD tahun ini menunjukkan lemahnya sistem perencanaan. Proses pembahasan KUA PPAS (pra APBD) sesuai amanat Permen 31 2016yang seharusnya sudah diserahkan pada Bulan Juli baru diserahkan akhir November. Hal ini, kemudian berdampak pada molornya pembahasan APBD hingga awal tahun ini. “Jadi jika proses APBD terlambat ini bukan kesalahan DPRD. Karena penyerahan KUA PPS sudah tidak mematuhi jadwal yang sudah dibuat,” paparnya
       Belum lagi, kata dia, DPRD harus melakukan pencermatan pada penggunaan anggaran dalam APBD tersebut. “Baik dari aspek formil dan yuridis,”jelas dia.
       Pencermatan ini, kata dia juga dalam rangka DPRD mendorong peningkatan anggaran belanja langsung untuk masyarakat. Mengingat saat ini belanja langsung yang bsa dinikmati masyarakat hanya 37 persen atau sekitar Rp 890miliar Dan sangat jauh jika dibanding belanja pegawai yang mencapai Rp 1,5 Triun.
       Ketua Fraksi PDI Perjuangan Grengseng Pamudji juga melakukan interupsi terkait proses perencanaan yang kurang matang. Seperti proses pembangunan RSUd dimana berkali-kali harus menyusu DED. (Bn1)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: