Gubernur Ahmad Luthfi Tinjau Pengungsi Tanah Gerak Tegal, Hunian Sementara Segera Disiapkan

BNews-JATENG–  – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata, tetapi berlanjut hingga pemulihan jangka panjang, termasuk relokasi warga terdampak ke hunian yang layak dan aman.

Hal tersebut ditegaskan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026). Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menginstruksikan agar hunian sementara bagi para pengungsi segera disiapkan.

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegasnya.

Ahmad Luthfi menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan warga terdampak bencana tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah, kata dia, harus menyiapkan hunian sementara (huntara) hingga hunian tetap (huntap) secara terencana dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar warga benar-benar terpenuhi selama masa pengungsian.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” kata Ahmad Luthfi.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Selain aspek kemanusiaan, Gubernur Jawa Tengah tersebut meminta percepatan penanganan infrastruktur terdampak melalui koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Ahmad Luthfi juga menyoroti pemulihan sosial jangka panjang, mengingat ratusan rumah warga dilaporkan tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kembali di lokasi semula.

“Ada sekitar 250 rumah yang hilang dan tidak bisa dibangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara detail dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Harus mulai didata. Jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran,” katanya.

Menurut Ahmad Luthfi, hunian sementara harus diproyeksikan sebagai tahapan menuju hunian tetap, bukan sekadar tempat pengungsian.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.

Terkait pembangunan hunian tetap, Gubernur menekankan pentingnya kepastian hukum atas lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.

Relokasi warga, lanjut Ahmad Luthfi, juga harus mempertimbangkan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur meminta seluruh unsur terkait, termasuk TNI, Polri, dan SAR, untuk siaga penuh dalam mengantisipasi potensi bencana susulan di wilayah terdampak.

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan bahwa hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih bersifat dinamis dan berdampak pada ratusan rumah warga.

“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari serta mengaktifkan Posko Komando. Selama masa tanggap darurat tersebut, penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga operasional dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” kata Ischak.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, unsur TNI dan Polri, Basarnas, BPBD, serta perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tegal. (*)

About The Author