Harga Minyak Dunia Naik, Apakah BBM Subsidi di Indonesia Bakal Ikut Naik? Ini Penjelasannya

BNews-EKONOMI – Dunia saat ini menghadapi ancaman krisis energi global akibat memanasnya konflik Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga pekan.

Konflik tersebut memicu gangguan distribusi energi dunia, terutama melalui Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini; menjadi rute penting pengiriman minyak dan energi dari kawasan Teluk ke berbagai negara. Selat ini merupakan salah satu chokepoint energi paling vital di dunia dan menjadi jalur transit porsi besar perdagangan minyak global.

Dampaknya mulai dirasakan di berbagai negara. Bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah; sementara harga jualnya ikut melonjak seiring kenaikan harga minyak mentah dunia. Sejumlah laporan juga mencatat kenaikan harga BBM di banyak negara sebagai imbas dari gangguan pasokan energi global.

Meski demikian, pemerintah Indonesia memastikan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan maupun membatasi penyaluran BBM bersubsidi, walaupun harga minyak dunia bergerak naik di tengah gejolak geopolitik. Pemerintah juga menegaskan pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman dan terkendali.

“Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).

Purbaya menjelaskan, harga minyak mentah dunia saat ini masih berada di kisaran US$74 per barel, atau hanya naik sekitar US$4 dari asumsi makro APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Menurutnya, kondisi tersebut belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mengubah kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini,” jelasnya.

Cadangan BBM Indonesia Dinilai Masih Aman

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai keputusan pemerintah untuk belum menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini masih bisa dipahami.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki cadangan BBM nasional sekitar 21 hari, ditambah produksi minyak domestik yang masih berjalan sekitar 400 ribu barel per hari.

“Nah, ini berbeda dengan negara-negara lain. Filipina misalnya, dia nggak punya energi sehingga begitu Selat Hormuz ditutup, mereka darurat energi,” ujar Fahmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/3).

Menurut Fahmy, kondisi Indonesia memang belum sedarurat negara yang sepenuhnya bergantung pada impor energi. Namun, tekanan terhadap APBN tetap harus diwaspadai apabila harga minyak mentah terus bertahan tinggi dalam waktu lama.

Ia menjelaskan, ketika harga minyak mentah dunia sempat menyentuh US$112 per barel, maka selisih terhadap asumsi harga minyak domestik atau ICP sebesar US$70 per barel menjadi cukup besar.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, harga BBM bersubsidi bisa tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, beban subsidi terhadap anggaran negara akan semakin berat.

“Subsidi memang bisa mengurangi beban skala BBM, tetapi di sisi lain kalau itu (harga BBM) dinaikkan, maka pasti akan memicu inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli, kemudian juga memperlambat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Fahmy menilai, pertimbangan tersebut sangat mungkin menjadi alasan pemerintah belum mengambil langkah menaikkan harga BBM.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Namun, ia mengingatkan bahwa apabila kebijakan menahan harga BBM terlalu lama diterapkan, maka beban APBN berpotensi semakin besar, bahkan dapat menimbulkan tekanan fiskal yang serius.

Jika pemerintah tetap ingin mempertahankan harga BBM bersubsidi, menurutnya perlu dilakukan relokasi anggaran dari pos belanja lain.

“Harus melakukan relokasi anggaran, misalnya anggaran makan bergizi gratis (MBG) dikurangi, kemudian dialokasikan untuk menahan beban APBN. Atau juga anggaran lain. Tapi kan Pak Prabowo mengatakan dia tidak akan mengorbankan MBG,” imbuhnya.

Menahan Harga BBM Dinilai Hanya Solusi Jangka Pendek

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai kebijakan pemerintah menahan harga BBM memang dapat membantu meredam inflasi dalam jangka pendek.

Namun, ia mengingatkan bahwa jika harga minyak dunia terus tinggi dalam waktu lama, maka pemerintah akan menghadapi tekanan ganda; mulai dari subsidi yang membengkak, ruang belanja produktif yang menyempit, hingga tantangan terhadap kredibilitas fiskal.

“Kebijakan tanpa perubahan harga hanya aman sebagai jeda pendek, bukan strategi yang bisa dipertahankan terus-menerus,” ujarnya.

Menurut Syafruddin, sikap tenang pemerintah memang penting untuk menahan kepanikan publik. Akan tetapi, ketenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi kelambanan dalam merespons ancaman krisis energi.

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah konkret melalui tiga jalur utama.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Pertama, pengamanan pasokan BBM, antara lain dengan menambah buffer stock, mendiversifikasi sumber impor; mempercepat pengadaan kargo, dan memperbesar kapasitas tangki penyimpanan.

Kedua, penghematan BBM yang tidak membebani masyarakat kecil, misalnya melalui pembatasan perjalanan dina; pengurangan konsumsi energi di gedung pemerintahan, efisiensi logistik, hingga penerapan skema Work From Anywhere (WFA) jika gangguan pasokan memburuk.

Ketiga, perlindungan fiskal melalui penundaan program baru yang belum mendesak, pembenahan subsidi agar lebih tepat sasaran; serta membiarkan BBM non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar global.

Menurutnya, tiga pendekatan itu lebih realistis untuk menjaga ketahanan fiskal negara tanpa memindahkan seluruh beban kepada masyarakat dalam waktu singkat.

“Intinya, pemerintah boleh menenangkan publik, tetapi harus menunjukkan bahwa di belakang ketenangan itu; ada rencana pengamanan energi yang rinci, cepat, dan disiplin,” terangnya.

Pemerintah Perlu Jaga Keseimbangan

Dalam kondisi saat ini, keputusan pemerintah untuk belum menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai masih relevan; untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Namun, langkah tersebut tetap membutuhkan antisipasi yang matang apabila konflik geopolitik berkepanjangan dan harga energi global terus bergejolak.

Dengan kata lain, menjaga harga BBM tetap stabil memang bisa menjadi strategi jangka pendek yang efektif. Tetapi untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah tetap dituntut menyiapkan kebijakan energi yang lebih adaptif; efisien, dan tahan terhadap guncangan global. (*)

About The Author