Hukuman di Pesantren Identic Dengan Kekerasan Dalam Pendidikan ?

BNews—OPINI– Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal yang tertua di Indonesia. Dilihat dari sejarah Indonesia, pondok pesantren memiliki pengalaman dan kontribusi nyata dalam membangun pendidikan karakter di masyarakat. Tidak hanya memberikan teladan yang baik kepada peserta didik sehingga mereka termotivasi memiliki karakter yang positif, namun pondok pesantren juga memiliki konsep moral seperti pendidikan formal pada umumnya.

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia dalam praktik kehidupan di masyarakat. Dalam tataran konsep tersebut, pondok pesantren memiliki beragam kitab akhlak dan tasawuf dan berbagai kegiatan positif lainnya seperti wajib sholat jama’ah, mengaji Al-Qur’an dan hadist, khitobiah, diba’, dan lain sebagainya.

Dalam ‘pengajaran’ moral feeling dan moral behaviour, pesantren memiliki sosok figure otoritas. Ia ialah kiai yang memiliki karakter mulia di sisi Tuhan dan manusia. Segala apa yang dierjakan akan ditiru seluruh murid (santri). Hampir seluruh santri diponpes menyakini kiainya ialah sosok yang selalu berbuat baik sehingga patut ditiru. Dalam praktiknya, kyai diponpes memiliki karakter yang mulia (mediaindonesia.com, 16/10/17).

Seperti pada pendidikan formal, pondok pesantren juga memiliki system penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Penghargaan diberikan kepada santri yang menaati peraturan, sedangkan hukuman diberikan kepada santri yang melanggar aturan. Pemberian hukuman merupakan salah satu bentuk tindakan pendisiplinan pengelola pondok kepada santri yang bertujuan untuk membuat efek jera kepada para santri yang melanggar aturan agar ia tidak melanggar aturan lagi.

Terjadinya beberapa kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren seperti kasus hukuman cambuk yang terjadi di Pondok Pesantren Urwatul Qutso Jombang. Total sudah ada belasan santri yang pernah menjalani hukuman cambuk. Hukuman cambuk dilakukan dengan syariat Islam karena santri melanggar tata tertib pondok. Hukuman cambuk diberikan untuk pelanggaran yang tergolong berat seperti minum minuman keras dan berzina. Santri di suruh memilih dikeluarkan dari pondok atau bertobat. Jika yang dipilih bertobat, sesuai syariat Islam, hukuman bagi pezina atau peminum minuman keras adalah di cambuk (sindonews.com 8/12/14).
Kasus penganiayaan senior terhadap junior yang terjadi di pondok pesantren Mojokerto. WN yang diduga pelaku tega menganiaya Ari Rivaldo karena kesal. Menurut WN, korban kerap keluar dari pesantren tanpa izin. Berulang kali di tegur, namun tetap saja korban mengulagi perbuatannya. Sehingga penganiayaan itu terjadi. WN merupakan ketua kamar yang seharusnya tidak mempunyai wewenang untuk menghukum santri yang melanggar tata tertib pesantren (detik.com 25/07/19).

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, membahas tindak kekerasan yang dilakukan disekolah, antar sekolah, dapat membantu setiap kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

Loading...

Hukuman merupakan cara yang efektif untuk mendisiplinkan para santri, namun hal tersebut tidak menjadi langkah yang utama dalam tindakan pendisiplinan tersebut. Dalam pelaksanaannya pemberian hukuman terhadap santri yang melanggar dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh santri dengan syarat tidak melampaui batas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap santri dengan dalih mendidik disiplin para santri. Jika hukuman yang diberikan sudah melampaui batas seperti meninggalkan bekas pada tubuh santri maka itulah yang dinamakan kekerasan terhadap santri.

Pada dasarnya Islam sendiri tidak membenarkan kekerasan fisik dalam pendidikan. Meskipun hukuman tersebut diberikan kepada santri yang melanggar peraturan dan santri menyetujuinya, namun dalam pelaksanaannya perlu ditinjau kembali. Dalam pelakasanaan hukuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti alasan mengapa santri melakukan pelanggaran, pemberian pengertian kepada santri mengenai hukuman, pelaksanaan hukuman tidak dalam keadaan emosi/marah, dan lain sebagainya1.

Kyai sebagai sosok figure otoritas dipondok yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pesantren tidak serta merta melegalkan hukuman fisik terhadap kesalahan santri, akan tetapi hal yang perlu dilakukan adalah pendekatan untuk eksplorasi mengenai pikiran, perasaan, dan sikap santri. Dalam proses ini santri dapat mengungkapkan semua alasannya mengapa ia melakukan pelanggaran tersebut dan kyai/ustadz sebagai pendengar. Setelah itu kyai/ustadz dapat mengevaluasi untuk menentukan tindakan yang tepat. Jika memang santri harus diberikan hukuman, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman yang bersifat mendidik namun tetap membuat santri menjadi jera. Pemberian hukuman sebaiknya harus objektif, bukan subyektif (kompasiana.com 17/6/15)1.

Terjadinya beberapa kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren, sebagian masyarakat berpendapat bahwa hukuman yang terdapat di pesantren identic dengan kekerasan dalam pendidikan. Hal tersebut tidak dapat dipukul rata terhadap semua pesantren yang ada. Seperti di salah satu pesantren di Yogyakarta, dalam memberikan hukuman yang diberikan kepada santri bukan hukuman fisik namun hukuman yang mendidik. Sebelum anak masuk pesantren, sudah ada perjanjian untuk menyanggupi segala peraturan yang ada di pondok pesantren dengan kerelaan dan tanggung jawab atas apa yang dilakukan.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Hukuman yang diberikan di pondok pesantren ini adalah hukuman yang mendidik dan tentunya dapat membuat efek jera seperti: menulis seperempat juz al-quran atau seperempat hadis kitab sesuai dengan kelasnya jika santri telat mengikuti sholat jamaah, membersihkan pondok jika santri tidak mengikuti sholat jamaah, menulis kitab hadist jika santri berhubungan dengan lawan jenis melalui media maya, dan pemanggilan orang tua jika santri terbukti nyata berhubungan dengan lawan jenis dalam tindakan nyata, dan lain sebagainya.

Penghargaan dan hukuman diperlukan dalam dunia pendidikan. Hal tersebut sebagai evaluasi terhadap proses pembelajaran. Peserta didik yang mentaati peraturan berhak mendapatkan penghargaan. Dan peserta didik yang melanggar peraturan berhak mendapatkan hukuman, dimana hukuman tersebut bersifat mendidik, membuat efek jera, dan tetap dalam batasnya.

Penulis : Fitri Hidayatun (Mahasiswi Universitas Negeri Semarang)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: