Ini Hasil Rapat Besar DPRD Soal Penambangan Galian C Merapi

0
98
BNews–MUNGKID– Rapat besar yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Magelang terkait kebijakan penambangan Galian C  di Gunung Merapi berakhir anti klimak. Hal ini dikarenakan pengambil kebijakan tertinggi di Kabupaten Magelang tidak hadir.
Dalam rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto. Hadir Kapolres Magelang AKBP Hindarsono, Kepala ESDM Wilayah Solo Soeseno, Kepala Seksi Wilayah I TNGM, Nurpana Sulaksono, perwakilan Kodim 0705, sejumlah pejabat Pemkab Magelang, perwakilan penambang manual dan alat berat.
Dalam kesempatan itu, mengkerucut bahwa kebijakan penambangan alat berat tersebut mengalami kendala di Pemkab magelang. 
Menurut Kapolres, dalam upaya penertiban penambangan ilegal di wilayah ini, terdapat satu titik terputus yang membuat Pemkab Magelang dan Pemprov Jawa Tengah tidak sinkron.
Kapolres Magelang bersama Ketua DPRD (tengah) saat rapat di gedung DPRD pagi tadi.
Seharusnya, kata dia, ketika Pemprov sudah mengeluarkan ijin penambangan, mereka juga memiliki kewenangan untuk menginformasikan kepada penegak hukum atau Pemkab Magelang.  “Dengan demikian, bisa dilakukan pengecekan bersama, termasuk adanya reklamasi itu apakah berjalan atau tidak. Apalagi saya dengar katanya ada dana yang disetor untuk jaminan reklamasi itu,” urai Hindarsono.
Jika sistem penerbitan ijin sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, kemudian Pemkab Magelang dan Pemprov sudah sinkron, petugas kepolisian tinggal mengawasi jalannya aktivitas penambangan. “Bukan kemudian semua menjadi tanggung jawab polisi,” tegasnya.
Kapolres juga menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak para penambang ilegal maupun berijin yang melakukan aktivitas tidak sesuai aturan. Seperti menambang di tebing ataupun diluar aliran sungai yang merusak alam.
Pada prinsipnya, penambangan hanya diperbolehkan di sekitar aliran sungai, baik Sungai Bebeng, Kali Putih, maupun Senowo. 
“Kita komitmen akan tindak tegas, ada tim saber galian C yang akan kita gerakkan. Sehingga nantinya tidak ada konflik sosial dan kepentingan, semua bisa lakukan eksplorasi dengan aman dan nyaman,” katanya.
Lebih lanjut, Kapolres meminta  memberikan salinan rekomendasi teknis (rekomtek) yang diberikan kepada para penambang di wilayah Kabupaten Magelang. Rekomtek tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk pegangan dalam pengawasan maupun penindakan. 
“Tidak hanya kami (Polres) saja, tapi juga Pemerintah Kabupaten Magelang dan DPRD juga harus diberikan rekomtek tersebut, sehingga aktivitas penambangan bisa terkontrol,” ujar Kapolres Magelang, AKBP Hindarsono.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sariyan Adi Yanto mengatakan pihaknya bersama kepolisian berkali-kali memberikan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan penambangan Galian C di wilayah Gunung Merapi. Namun, persoalan tersebut memang akan cepat selesai jika Pemkab Magelang lebih cepat dalam mengambil keputusan. (bsn/bn1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here