Opini: Negeri Kaya Tapi Rakyat Masih Gelisah, Ada yang Salah dengan Arah Ekonomi Indonesia

BNews-OPINI – Ada sesuatu yang perlahan membatu dalam perjalanan ekonomi Indonesia selama lebih dari dua dekade terakhir. Bangsa ini terlalu lama menerima paradoks sebagai sesuatu yang dianggap wajar.

Di satu sisi, gunung-gunung dibabat menjadi kawasan tambang, kapal-kapal mengangkut hasil mineral keluar negeri, jutaan hektare lahan menghasilkan kekayaan, angka pertumbuhan ekonomi diumumkan setiap tahun, dan gedung-gedung tinggi terus menjulang di kota besar.

Namun di sisi lain, petani masih menjual gabah dengan rasa cemas, nelayan pulang dengan beban harga solar mahal, anak-anak muda desa meninggalkan kampung karena minim pekerjaan, sementara kelas menengah hidup dalam kekhawatiran terhadap biaya pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang terus meningkat.

Selama 22 tahun terakhir, ekonomi Indonesia memang bergerak. Tetapi dalam banyak hal, pergerakan itu dinilai terlalu fokus menjaga stabilitas dibanding membangun keberanian mengubah struktur ekonomi nasional.

Pembangunan infrastruktur berjalan, tetapi industrialisasi dan kedaulatan ekonomi dianggap masih berjalan lambat. Kekayaan alam terus diekspor, sementara nilai tambah justru banyak dinikmati pihak lain.

Di banyak daerah, kondisi tersebut melahirkan ironi yang nyata. Wilayah kaya sumber daya justru masih menyisakan kemiskinan. Kawasan tambang masih memiliki sekolah rusak, desa dengan air keruh, hingga jalan berlubang. Perkebunan sawit tumbuh luas, namun kesejahteraan buruh belum sepenuhnya meningkat.

Kondisi tersebut disebut telah terlalu lama dianggap normal.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Masyarakat seperti dibiasakan melihat kekayaan nasional terus mengalir keluar, sementara rakyat hanya menerima sebagian kecil manfaatnya. Harapan terhadap “efek tetesan ke bawah” dari pertumbuhan ekonomi dinilai belum sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat.

Warisan itulah yang kini dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya soal APBN, utang negara, maupun defisit fiskal, tetapi juga pola pikir ekonomi yang selama puluhan tahun terbentuk.

Selama lebih dari dua dekade, pembangunan ekonomi Indonesia bertumpu pada pola yang relatif sama, yakni eksploitasi sumber daya alam, perluasan investasi, menjaga konsumsi domestik, serta ketergantungan impor untuk menopang kebutuhan nasional.

Model tersebut memang berhasil menjaga stabilitas Indonesia di tengah berbagai krisis global. Namun seiring waktu, muncul kesadaran bahwa stabilitas semata belum cukup untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan.

Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya hidup dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari rasa keadilan.

• Apa arti negeri kaya nikel jika masyarakat di sekitar tambang masih sulit mendapatkan pekerjaan layak?
• Apa arti surplus komoditas jika petani tetap khawatir harga panen jatuh?
• Apa arti pertumbuhan ekonomi jika masyarakat desa masih merasa masa depan anak-anak mereka harus dicari jauh dari tanah kelahirannya sendiri?

Dalam konteks itulah, arah baru pembangunan ekonomi mulai mendapatkan makna sejarahnya.

Keberanian Prabowo dinilai bukan sekadar mengubah program pembangunan, tetapi mencoba menyentuh fondasi lama ekonomi Indonesia, yakni keyakinan bahwa bangsa ini tidak boleh terus hidup sebagai pemasok bahan mentah dunia.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Karena itu, ketika pemerintah mulai fokus pada hilirisasi industri, swasembada pangan, program makan bergizi gratis, industrialisasi nasional, koperasi desa, penguatan pertahanan ekonomi, hingga keberpihakan pada produk dalam negeri, yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan teknokratis.

Lebih dari itu, perubahan tersebut dinilai sebagai perubahan cara pandang negara terhadap rakyatnya sendiri.

• Bahwa rakyat kecil tidak lagi boleh diposisikan hanya sebagai objek statistik pertumbuhan.
• Bahwa petani bukan sekadar angka produksi pangan.
• Bahwa desa bukan hanya lokasi penyaluran bantuan sosial.

Dan bahwa anak-anak miskin bukan sekadar penerima belas kasihan negara, melainkan generasi yang harus dipastikan tumbuh sehat, cerdas, dan kuat agar ketimpangan tidak terus diwariskan.

Meski demikian, perubahan besar tentu tidak mudah dijalankan. Setiap upaya perubahan selalu dibayangi keraguan, sinisme, hingga perlawanan, terutama dari pihak-pihak yang selama ini nyaman dengan pola ekonomi lama.

Namun sejarah bangsa-bangsa besar menunjukkan bahwa perubahan terjadi ketika sebuah negara berhenti berdamai dengan paradoks.

Korea Selatan berubah setelah menyadari mereka tidak bisa terus menjadi bangsa miskin pascaperang. Tiongkok berubah ketika sadar rakyatnya tidak boleh hidup dalam kelaparan massal.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

Dan Indonesia hari ini mulai sampai pada kesadaran serupa, bahwa negeri yang kaya sumber daya tidak seharusnya membiarkan rakyatnya hidup dalam kecemasan ekonomi dari generasi ke generasi.

Karena itu, inti dari perubahan arah ekonomi saat ini dinilai sederhana namun mendasar, yakni memastikan kekayaan nasional benar-benar dirasakan rakyat Indonesia sendiri.

• Jika tambang dibuka, rakyat harus ikut naik kelas.
• Jika industri tumbuh, tenaga kerja lokal harus semakin kuat.
• Jika negara membangun, desa harus ikut hidup.
• Dan jika ekonomi tumbuh, masyarakat kecil harus ikut bernapas lebih lega.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan hanya soal cadangan devisa, indeks saham, maupun pujian pasar global. Ukuran paling mendasar adalah apakah rakyat merasa hidupnya lebih bermartabat di tanah airnya sendiri.

Jika jawabannya belum, maka memang saatnya arah sejarah diluruskan.

Penulis : Azis Subekti- Anggota DPR RI Fraksi Gerindra

About The Author