Kronologi Konflik Tanah Warga Muntilan dan PT Kereta Api Indonesia

BNews—MUNTILAN— Warga Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang berurusan secara hukum dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Konflik hak penggunaan tanah ini kemudian disidangkan di Pengadilam Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Informasi yang dihimpun borobudurnews konflik ini bermula ketika warga Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Gugatan itu dilayangkan pemohon, Pudjianto cs karena kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak pakai tertanggal 16 September 2015 seluas 30.622 meter persegi, yang dinilai tak sesuai ketentuan. 

Akibatnya, warga Tamanagung yang menguasai tanah secara fisik sejak 59 tahun, terancam digusur PT Kereta Api Indonesia (KAI). Gugatan sudah memasuki tahap persiapan pemeriksaan di PTUN Semarang. Kuasa hukum pemohon, Dr Marthen H Toelle mengatakan, tanah obyek sengketa itu dimohonkan hak pakai oleh PT KAI yang secara fisik tak pernah menguasainya.

Sebaliknya, para penggugat terkena dampak hukumnya, karena terancam kehilangan tempat tinggal, hak berusaha dan memungut hasil usahanya, menikmati, mengelola, serta memiliki tanah dan bangunan yang telah dikuasainya.

 “Sebenarnya, ada ratusan kepala keluarga menghuni Tamanagung, Muntilan, yang berada di objek sengketa, tapi penggugat kantor pertanahan itu ada enam warga,” katanya. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selaku termohon juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 40/ 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Pada pasal 45 ayat 3, hak pakai atas tanah nonpertanian adalah Departeman Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional, Badan Keagamaan dan Sosial. PT KAI tidak termasuk ketentuan pasal tersebut. Selain itu, ada pelanggaran atas data fisik tanah, di mana dalam obyek sengketa tidak ditemukan keterangan bangunan atau bagian bangunan diatasnya.

Terbukti, gambar dalam surat ukur kosong tanpa bangunan. Padahal, fakta hukumnya ada bangunan rumah dinas, terminal bus Muntilan, kios-kios warga yang mendiami, membangun, dan menikmatinya. Tidak ada persetujuan para penggugat sebagai pihak berkepentingan dalam peta atau surat ukur. 

Loading...

“Sesuai peraturan Menteri Agraria, hak pakai atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2.000 meter persegi, sedangkan hak pakai yang diberikan tergugat kepada PT KAI itu seluas 30.622 meter persegi,” ungkapnya. Terhadap gugatan tersebut, pihaknya memohon majelis hakim PTUN Semarang yang memeriksa perkara mengabulkan gugatan seluruhnya. Kemudian, PTUN bisa mencabut sertifikat hak pakai tertanggal 16 September 2015 atas nama PT KAI. (wan/jar)

Kaos Deglang

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: