Mahfud MD Minta Kontrak SPPG MBG Diputus: Keracunan Banyak Terjadi

BNews—NASIONAL— Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola oleh desa, bukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Mahfud, perubahan skema pengelolaan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program MBG lebih mudah diawasi sekaligus mengurangi risiko terjadinya kasus keracunan makanan.

“Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, dikutip Borobudurnews.com pada Jumat (11/9/2026).

Mahfud Soroti Pengelolaan MBG melalui SPPG

Mahfud menilai pengelolaan MBG di tingkat desa dapat memberikan manfaat lebih besar karena pengawasannya dinilai lebih mudah dilakukan. Menurutnya, sistem tersebut juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko keracunan dalam program MBG.

“Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini,” ucapnya.

Ia menyoroti sistem kontrak dengan SPPG yang digunakan dalam pelaksanaan MBG. Menurut Mahfud, sistem tersebut perlu diubah secara menyeluruh karena dinilai menjadi salah satu potensi penyebab munculnya kasus keracunan.

Mahfud menilai beban penyediaan makanan dalam jumlah besar menjadi salah satu persoalan. Setiap dapur SPPG disebut harus menyediakan makanan untuk ribuan penerima manfaat setiap hari.

“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini,” ujarnya.

Mahfud Usul MBG Berbasis Desa dan Sekolah

Mahfud menyarankan negara mengambil kembali uang yang telah disalurkan melalui SPPG dan mengubah pola pengelolaan MBG menjadi berbasis desa.

Ia bahkan mengusulkan agar pelaksanaan MBG melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes serta dapur sekolah. Dengan skema tersebut, pengadaan dan pengolahan makanan dapat dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.

CEK BERITA UPDATE LAINNYA DISINI (KLIK)

“Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu,” tuturnya.

Menurut Mahfud, skema berbasis desa juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Desa dan KDMP dinilai bisa memperoleh aktivitas ekonomi sekaligus sumber pendapatan dari pelaksanaan program tersebut.

“Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh,” kata dia.

Mahfud Nilai Sudaryono Bagus tetapi Gagal Tangani Keracunan MBG

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki struktur Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut.

Mahfud menilai Kepala BGN Sudaryono merupakan sosok yang bagus dan cekatan. Namun, ia menilai Sudaryono masih gagal dalam pelaksanaan program MBG karena kasus keracunan disebut masih banyak terjadi.

“Sudaryono menurut saya bagus. Tetapi dia gagal sampai saat ini. Kenapa? Itu keracunan jauh lebih banyak dari yang dulu. Iya toh? Keracunan anak-anak tuh lebih banyak dari yang dulu dan tempatnya tersebar hampir di seluruh Indonesia” kata Mahfud.

Mahfud kemudian kembali menyoroti sistem yang diterapkan BGN, khususnya terkait kontrak dengan SPPG. Menurutnya, sistem tersebut membuat pimpinan BGN tidak leluasa melakukan perbaikan meskipun memiliki kemampuan.

“Dia tuh kan terjebak pada satu situasi di mana dia tidak bisa leluasa memperbaiki meskipun orangnya bagus. Lalu misalnya, itu SPPG yang menyebabkan banyak keracunan itu, kan tidak diapa-apakan,” tuturnya. (*)

About The Author

BNews 2

See author's posts