Nasib Guru Honorer Di Jateng Memprihantinkan, Ada Yang Digaji Rp 150 Per Bulan

BNews–JATENG-– Sungguh memprihatinkan besaran gaji guru honorer di Jawa Tengah. Dimana hingga kini masih ada guru honorer yang digaji Rp 150 ribu per bulan.

Dan diketahui bersama, padahal saat ini Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sudah mencapai Rp 1.798.979.

Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Korwil Jawa Tengah Nunik Nugrahaningsih mengatakan, selama ini para honorer K2 sudah memperjuangkan nasibnya. Bahkan hingga ke pemerintah pusat di Jakarta.

Namun hingga kini upaya perbaikan kesejahteraan tak kunjung didapatkan oleh para guru honorer. “Hanya janji manis yang selalu kami terima. Karena hingga kini status kami tetap sebagai tenaga honorer dengan gaji yang jauh dari layak,” keluh wanita yang sudah mengabdi sebagai honorer selama 26 tahun lebih di SMP Negeri 1 Kajoran, Kabupaten Magelang ini.  Dikutip redar.

Keluh kesah itu diungkapkan Nunik saat melakukan audiensi dengan pengurus PGRI Jateng. Rombongan PHK2I berjumlah 12 orang diterima langsung Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi; didampingi Wakil Ketua Adi Prasetyo, Wakil Sekretaris Dr Sapto Budoyo, dan Bendahara Dr Sri Suciati.

“Kami sudah lama memperjuangkan nasib kami ke berbagai instansi pemerintah dan DPR RI di Jakarta. Tetapi sampai saat ini masih ada 10 ribu lebih honorer K2 di Jateng yang nasibnya seperti saya,”keluhnya lagi.

Karena itu, ia berharap PGRI Jateng dapat turut memperjuangkan nasib para guru honorer, sehingga bisa masuk dalam rekrutmen CPNS; dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 ini.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

 Ia juga berharap tidak hanya kuota untuk guru, namun juga kuota untuk tenaga kependidikan diperhatikan. “Kami mohon bantuan PGRI untuk memperjuangkan nasib kami. Usia kami sudah tidak muda lagi, tetapi di sisa usia yang tinggal beberapa tahun lagi pensiun. Kami juga kepengin menikmati hasil perjuangan untuk diangkat sebagai ASN,”pintanya penuh haru.

Guru honorer lainnya yang datang dari Kabupaten Cilacap, Suwardi,  menambahkan, apa yang diperjuangkan selama ini adalah untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang layak. “Kami berharap besar PGRI bisa membantu kami,”harapnya.

Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan PGRI untuk membantu para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer agar bisa terangkat nasibnya. Baik melalui CPNS maupun PPPK.

DOWNLOAD APLIKASI BOROBUDUR NEWS (KLIK DISINI)

Ia juga mengaku ada hal yang ironis, karena di satu sisi pemerintah mewajibkan perusahaan membayar karyawan sesuai UMK. Namun para honorer yang bekerja di sekolah-sekolah milik pemerintah gajinya di bawah UMK justru dibiarkan.

“Kalau PPPK itu hanya alternatif bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk bisa menjadi CPNS,”katanya.

Namun demikian, ia mengaku, saat ini sudah banyak daerah yang membayar honorer sesuai UMK, hanya saja belum semua. Ia juga prihatin, tenaga para guru dan tenaga pendidik masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah.

Namun ironisnya, hak-hak mereka masih banyak yang diabaikan. Tak jarang perlakuan setiap kepala daerah kepada honorer berbeda-beda. Ada yang sudah mendapat honor sesuai UMK, ada yang belum, bahkan ada tenaga honorer yang digaji Rp 150 ribu per bulan.

“Kami pastikan akan terus  berjuang untuk kepentingan guru dan tenaga kependidikan honorer. Meski perjuangan PGRI sering tidak diakui oleh mereka, tetapi tidak apa-apa, komitmen kami tidak berubah,”tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: